MENYOAL PLTN LAGI

Category : Opini
created by : Rahardi Ramelan
created on : 2007-06-29 00:00:00

---

MENYOAL PLTN LAGI

Rahardi Ramelan

Guru Besar, Fakultas Teknologi Industri - ITS



BATAN kembali mengumumkan rencana pendirian PLTN di Semenanjung Muria Jawa Tengah. Masyarakat di Jawa Tengahpun berdemonstrasi menentang pendirian PLTN tersebut. Protespun bermunculan dimana-mana. Seperti halnya dengan perkembangan pemakaian PLTN dinegara-negara majupun yang menghadapi reaksi keras dari masyarakat dan penentang nuklir. Pasang surut rencana pendirian PLTN di Semenanjung Muria ini sudah lama berlangsung, tetapi masyarakat selalu dikesampingkan.

Pada waktu Menristek/KaBPPT, B.J. Habibie, pada tanggal 31 Januari 1996, mempertegas mengenai rencana pendirian PLTN Muria dihadapan Komisi X DPR, reaksi dari berbagai lapisan dan kelompok masyarakat bermunculan dan terus berlangsung sampai tahun 1998.

Selain gelombang menentang PLTN dari WALHI dan MAI (Masyarakat Anti Nuklir Indonesia), juga dari dalam pemerintah sendiri seperti Menteri Negara Lingkungan Hidup pada waktu itu. GIAT (Energi Untuk Rakyat) pada waktu yang bersamaan meminta untuk diadakannya referendum.

Berbagai analisa dan pendapat bermunculan, yang menentang pendirian PLTN baik dari segi ekonomi, lingkungan, dan penerimaan serta persepsi masyarakat. Pemerintahpun bertahan dengan rencananya. Krisis tahun 1997 telah menghentikan berbagai perdebatan mengenai PLTN.

Namun, lain halnya sewaktu Menristek/KaBPPT, Hatta Radjasa, pada tanggal 7 Januari 2003, tidak mendapat perhatian dan reaksi dari para penentang PLTN. Masyarakat saat ini terfokus pada masalah yang lebih nyata dalam menghadapi masalah hidup sehari-hari, naiknya harga BBM-tarif dasar listrik–tarif telepon, masalah divestasi Indosat dan masalah disekitar BLBI-Release and Discharge.

Mengemukakan sesuatu masalah yang sangat sensitif seperti pembangunan PLTN diwaktu ini, sungguh merupakan kekeliruan besar. Keputusan yang hanya didasari hasil olah otak sebelah kiri, tanpa mengikut sertakan rasa-cita-karsa, hasil olah otak sebelah kanan.



Berbagai masalah

Masyarakat kita sekarang ini sedang mengalami distrust, sebagai akibat dari berbagai masalah yang ditimbulkan karena ketidak pastian para elit politik dan pimpinan dalam mengambil keputusan, seperti antara lain kasus Lapindo, kasus Alas Tlogo Pasuruan dan ketegangan proses interpelasi DPR, sampai masalah operasi pasar minyak goreng yang tidak ada hasilnya.

Rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, sudah lama membangkitkan berbagai pertanyaan. Apakah tidak ada lokasi lain selain Semenanjung Muria? Masyarakat perlu mengetahui dimana saja alternatif lokasi pendirian PLTN.

Di sisi lain, apakah rencana besar bangsa kita untuk lebih mendorong pembangunan di Luar Jawa masih jadi agenda nasional? Begitu banyak sumber energi lain yang belum dimanfaatkan, seperti panas bumi, hidro dan mikrohidro, selain batubara dan gas bumi.

Pembangunan dan pengoperasian interkoneksi Sumatera-Jawa-Madura-Bali jauh lebih penting untuk pembangunan ketenaga listrikan nasional. Pembenahan transmisi dan jaringan distribusi masih merupakan pekerjaan rumah dalam pengusahaan listrik kita.

Musibah demi musibah yang kita alami akhir-akhir ini, seperti kecelakaan kereta api, pesawat terbang, kapal laut, sampai musibah Lapindo masih jelas menunjukkan pengaruh yang kuat keteledoran manusia. Baik didalam mekanisme perijinan maupun dalam pelaksaannya yang diakibatkan masih dominasinya pengaruh uang bagi para pelaksana. Berbagai peristiwa menunjukan masih terus berlangsungnya budaya asal-asalan. serta kebiasaan dan tradisi saling tunjuk siapa yang bertanggung jawab dalam menghadapi peristiwa besar.

Pembangunan sebuah PLTN disatu negara bukanlah soal pemenuhan kebutuhan energi listrik semata, atau masalah keekonomian pembangkit tenada listrik. Bukan juga merupakan kebijakan pemanfaatan teknologi yang paling tepat, atau masalah ketersediaan bahan bakar.

Pembangunan sebuah PLTN adalah sebuah keputusan yang menyangkut kehidupan. Menyangkut masalah budaya. Bukan hanya harus diputuskan oleh BATAN, Perusahaan Listrik, atau ditetapkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah.

Pembangunan PLTN harus diputuskan oleh seluruh komponen masyarakat. Masyarakat kita sudah mulai biasa dengan keterbukaan, merekapun bisa mengakses berbagai informasi dari mana saja. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, sudahkah budaya kita siap menghadapi dioperasikannya PLTN?

Dimuat di Harian Kompas 29 Juni 2007