RESHUFFLE-CHEMISTRY-HARMONY

Category : Opini
created by : Rahardi Ramelan
created on : 2006-10-23 00:00:00

---

RESHUFFLE – CHEMISTRY – HARMONY

Oleh: Rahardi Ramelan

Guru Besar, Institut Teknologi Sepuluh Nopember ITS, Surabaya



Setiap bulan September dan Oktober awan diatas Indonesia selalu kelabu, udarapun panas menunggu hujan tiba. Petani menanti dengan was-was bagaimana nasib panen yang akan datang, dan bagaimana harga gabah dan beras akan terjadi. Asap dari kebakaran hutan dan semak di Sumatera dan Kalimantan makin menjadi, membuat kesal beberapa negara tetangga. Begitu juga dalam cakrawala politik, suhu menjadi panas juga, sudah seperti ritual, setiap bulan September dan Oktober para politisi membahas masalah reshuffle kabinet. Analisa dan penilaian kinerja menteri-menteri dilakukan oleh berbagai pihak, partai-partai politik berancang-ancang menempatkan kadernya. Beberapa menteripun mulai was-was, ada juga yang secara terbuka telah menilai dirinya sendiri. Apakah reshuffle kabinet dapat dijadikan upaya untuk perbaikan kinerja pemerintah? Apakah kesejateraan masyarakat akan tambah baik?



Reshuffle

Tahun yang lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengadakan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu, mungkin lebih cocok disebut reshuffle mini atau sekedar penggantian menteri. Kenyataannya reshuffle pada waktu itu tidak memenuhi harapan, sehingga tahun ini mulai lagi digulirkan usul diadakannya reshuffle. Pengalaman tahun yang lalu jelas, bahwa pergantian menteri tidak memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan bangsa kita. Walaupun tim ekonomi telah menunjukan geliatnya, tetapi masalah-masalah yang dulu muncul sebagai dasar perlunya diadakan reshuffle, tetap saja masih membayangi kehidupan kita. Permasalahan pengangguran, industri yang stagnan, impor beras, pembalakan hutan, korupsi, sampah dan lainnya bergeming dan tidak bergeser dari posisi tahun lalu. Ditambah lagi dengan bencana alam gunung Merapi, gempa bumi di Bantul dan Jawa Tengah, dan tsunami di Pengandaran – Jawa Barat, dalam penanggulangannya menunjukan masih lemahnya koordinasi dan keseriusan penanganan bencana besar. Kasus Lumpur panas Lapindo di Sidoarjo dan kebakaran hutan di Sumetera dan Kalimantan, sepertinya membuat pemerintah tidak berdaya. Saling tunjuk antara institusi pemerintah dipusat, dan antara pusat dan daerah, menimbulkan kebingungan dalam masyarakat siapa sebetulnya yang disebut pemerintah itu. Target waktu penanggulangan yang ditetapkan presiden telah lewat begitu saja sepertinya tidak menjadi target dan cambuk untuk berbegas. Target tidak dicapaipun tidak ada sangsinya. Masalah utama yang dihadapi pemerintah adalah tidak terjadinya chemistry atau kekompakan diantara anggota kabinet dan antara kabinet dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Sebab itu muncul kembali wacana perlu diadakannya reshuffle.



Chemistry

Disisi lain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, mempunyai legitimasi penuh dalam membentuk kabinet. Kenyataannya syarat yang mendasar sebagai kabinet, baik sebelum dan sesudah reshuffle waktu itu, yaitu kesatuan berpikir dan bertindak para pemegang portofolio tidak sepenuhnya terjadi. Orientasi partai politik dan kelompok masih sangat kental diantara anggota kabinet. Penanganan kasus-kasus bencana alam, busung lapar dan kekurangan gizi, flu burung, BBM, kebakaran dan pembalakan hutan, serta Lumpur Sidoarjo, makin menunjukan ketidak serasian diantara pemegang kekuasaan. Tidak adanya kekompakan atau chemistry dalam pemerintahan. Negara kita ini mempunyai institusi publik yang sangat ekstensif, baik dipusat maupun didaerah, ditambah lagi perusahaan-perusahaan milik negara, perguruan tinggi dan lembaga lainnya milik negara. Kabinet mempunyai lembaga menteri koordinator, yang harusnya menjadi katalisator untuk terbentuknya chemistry didalam kabinet. Sampai-sampai data mengenai penduduk miskin yang dipergunakan dalam pidato kenegaraan menjadi bahan perdebatan antara anggota kabinet dan lembaga pemerintah lainnya. Walaupun kepala daerah telah dipilih secara langsung, tetapi presiden sebagai kepala pemerintahan tetap menjadi aktor utama dalam upaya membentuk chemistry dalam pemerintahan negara. Walaupun dalam pemlihan presiden dan pemilihan kepala daerah mereka mewakili atau dicalonkan oleh partai politik, tetapi seharusnya setelah terpilih mereka harus meninggalkan aspirasi politik partainya dan mengabdi kepada aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat. Membawa visi bangsa dan menjalankan misi negara. Reshuffle memang menjadi isyu politik, tetapi bagi masyarakat yang perlu adalah kinerja pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk bersama menanggulangi berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Misi pemerintah, baik pusat maupun daerah, adalah sama yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Chemistry diantara pelaku pemerintahan disemua tingkatan sudah sangat mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemerintahan. Chemistry dalam kabinet menjadi syarat mutlak, baik dengan perombakan ataupun tanpa perombakan.



Harmony

Masyarakat selalu diminta untuk tenang dan tidak bertindak diluar hukum, agar hidup bersama secara harmonis dalam alam demokrasi. Tetapi kita menyaksikan dan mengalami sendiri bahwa Pilkada yang mengatas namakan demokrasi justru memicu ketidak harmonisan. Demikian juga persaingan dan pertentangan didalam dan antar partai politik menciptakan polarisasi diantara pengikutnya. Eksekusi keputusan pengadilan dalam kasus-kasus tanah dan gedung, sering dilaksanakan dengan cara yang memicu konflik. Pertandingan sepak bola saja bisa menjadikan ajang perkelahian dari para pendukungannya. Keputusan pimpinan perguruan tinggi telah memicu kerusuhan mahasiswa dibeberapa tempat. RUU APP yang digulirkan oleh DPR dan perubahan UU Ketenagakerjaan yang diajukan pemerintah juga menimbulkan konflik didalam masyarakat. Rencana pembelian panser bagi pasukan perdamaian PBB oleh pemerintah, tidak luput menjadi ajang perdebatan di DPR hanya masalah prosedur, tanpa mempertimbangkan tujuan akhir dari misi pasukan PBB itu sendiri. Ketidak serasian antara Komisi Yudisial, Komisi Konstitusi, dan Mahkamah Agung, semakin memperparah keharmonisan kehidupan hukum dan peradilan kita. Kita terlalu mengutamakan pendekatan fungsi dan logika yang merupakan hasil olah otak bagian kiri. Kita tidak memperhatikan hasil olah otak bagian kanan yang berorientasi keindahan, kebersamaan dan keharmonisan. Kesemua ini menunjukkan betapa kita makin menjauh dari nilai-nilai budaya yang kita miliki. Ada yang telah hilang dari kehidupan bangsa kita ini. Ada yang kita lupakan dalam penyelesaian berbagai masalah yang kita hadapi. Budaya, dan sekali lagi budaya. Presiden selain sebagai Kepala Pemerintahan, juga sebagai Kepala Negara, mengayomi juga lembaga yudikatif dan legeslatif, serta mengayomi masyarakat agar tercapai harmony dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan, kinerja pemerintah harus lebih baik, harus terjadi chemistry diantara pemegang kekuasaan. Harmony antara komponen-komponen kekuasaan negara bersama masyarakat harus menjadi syarat utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya melakukan reshuffle bukan solusi kalau tidak terjadi chemistry dan harmony, tetapi demi tercapainya chemistry dan harmony kalau perlu reshuffle harus dilakukan.

Dimuat di Koran Republika tanggal 18 Oktober 2006