Capres dan Rakyat - Ekonomi Rakyat

Category : Opini
created by : Rahardi Ramelan
created on : 2009-04-14 00:00:00

---

Capres dan Rakyat
Ekonomi Rakyat

Rahardi Ramelan

Pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia sudah berlalu, walaupun pesta dengan kesedihan, kekesalan dan keribetan. Pesta tidak untuk semua orang. Namun, partai politik bersama calon presidennya sedang sibuk membuat strategi koalisi untuk bisa mencalonkan capres.
Penentuan cawaprespun menjadi masalah yang krusial. Walaupun kampanye yang baru lalu ditujukan untuk pemilihan caleg, tetapi semua partai politik telah memanfaatkan kampanye itu menjadi ajang kampanye untuk pilpres, dengan mengajukan capres menjadi juru kampanye. Kesempatan tersebut telah dipergunakan oleh para capres untuk mengemukakan gagasannya dalam membawa bangsa menuju lima tahun kedepan. Sebagian besar capres mengfokuskan pemikirannya pada masalah ekonomi, korupsi dan keamanan. Banyak batu ujian yang masih harus dilewati untuk menjadi capres.
Yang banyak dijadikan tema kampanye adalah mengenai kesejahteraan rakyat, terutama yang berkaitan dengan ekonomi rakyat. SBY sebagai capres dari Partai Demokrat menawarkan untuk terus melanjutkan kebijakan pemerintah sekarang. Berbagai jenis subsidi komoditi, subsidi sosial, seperti kesehatan dan pendidikan, serta masih menekankan bahwa program bantuan langsung tunai (BLT) akan diteruskan. Program BLT ini justru yang terus mengundang kritik dari capres PDI-P, Megawati Soekarnoputri.
Pada sisi lain, Megawati sendiri menjajikan akan menurunkan harga sembako, yang sekarang terasa sangat memberatkan masyarakat. Sedangkan Prabowo Subianto sebagai capres dari Partai Gerindra, menawarkan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila dengan bertumpu pada pertanian dan perikanan. Capres partai politik lainnya lebih menonjolkan keberhasilan menteri dari partainya sebagai penanggung jawab portofolionya, seperti swasembada beras, penanggulangan korupsi dan kesehatan.
Masalah ekonomi rakyat bukanlah hal yang baru, sejak negara kita diproklamasikan, program penguatan ekonomi rakyat termasuk koperasi, terus digerakkan. Dalam masa ekonomi terpimpin, ekonomi terpusat dan sekarang dalam reformasi yang lebih cenderung mengutamakan ekonomi pasar, keberadaan ekonomi rakyat rasanya jalan ditempat, kalau tidak mau dikatakan mundur. Pengalaman menunjukan bahwa subsidi komoditi, seperti minyak tanah, premium, pupuk dan yang lain, selalu dimanfaatkan oleh pihak yang tidak sepantasnya mendapatkan bantuan. Bukan saja hanya rembes atau bocor, melainkan sengaja diselewengkan dan dialirkan ketempat lain. Subsidi langsung dan subsidi melalui jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan, merupakan kebijakan yang lebih baik. Bantuan langsung seperti BLT hanya diterapkan untuk batas waktu terbatas dan dalam keadaan darurat. Dengan demikian, dalam sistim ekonomi pasar sekarang ini, hanya kemungkinan kecil untuk bisa menetapkan harga sembako. Tetapi yang perlu adalah memangkas biaya distribusi, dengan mengurangi simpul-simpul perantara, serta meniadakan monopoli dan persengkokolan usaha.

Pasar Lelang
Kedudukan petani dan nelayan, sampai sekarang selalu dimarginalkan. Nilai tukar petani dan nelayan tetap rendah. Upaya pendirian pasar lelang pertanian selalu terhambat, dan menjadi ajang rebutan antara Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, dan Pemerintah Daerah. Pasar induk sebagi pusat perdagangan grosir tidak berkembang. Sedangkan pasar retail modern sekarang ini meluas kemana-mana, mendesak pasar tradisional. Renovasi pasar tradisional, selalu berubah menjadi pusat perbelanjaan. Selain Kementrian UMKM, hampir semua departemen masih mempunyai program membantu UMKM. Program perbankan dengan jaminan seperti KUR (kredit usaha rakyat) sudah digelindingkan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan penyisihan sebagian keuntungan BUMN juga ditujukan untuk terus membantu masyarakat pedesaan dan UMKM. Tetapi kesemuanya sebagai menabur garam dilaut. Ekonomi rakyat masih tetap menjadi masalah besar dan dijadikan tema kampanye yang memukau.
Pemilu yang baru saja usai, menunjukan betapa apatisnya masyarakat umum akan pentingnya demokrasi. Jangan salahkan rakyat, tetapi sistem dan peran para politisi yang sudah mulai menjengkelkan. Selebriti yang dikenal luas lebih mendapat tempat dan digandrungi masyarakat, merekalah yang dikenal dan lalu dipilih.
Fenomena ini sudah mulai kelihatan pada beberapa pilkada yang lalu. Masyarakat akan melaksanakan pesta demokrasi kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Bagi mereka akan lebih mudah dan menyenangkan karena maksimum hanya akan ada 3 pilihan. Apalagi foto akan terpampang di surat suara. Bagi sebagian masyarakat, yang hidupnya tergantung dari berkembangnya perekonomian rakyat, maka pemihakan dan konsep yang jelas dan rencana serta program lima tahun kedepan harus diutarakan oleh para capres. Bagaimana ekonomi rakyat akan diletakkan dalam kerangkan globalisasi dan pasar bebas? Bagaimana ekonomi rakyat menjadi bagian dalam ekonomi pasar? Apakah pengadaan dan belanja pemerintah dan BUMN akan mengutamakan produksi dalam negeri? Apakah pemerintah akan lebih mementingkan membangun gedung kantor dibandingkan pasar tradisional? Masyarakat umum, pengusaha mikro dan kecil, pekerja, TKI dan TKW, petani, nelayan, tukang ojek dan angkot, pedagang keliling dan pasar tradisional serta PKL, industri kecil dan rumah tangga, pelajar dan mahasiwa, ibu rumah tangga, penghuni rusunami dan kontrakan, mereka yang merupakan sebagian terbesar dari pemilih, menunggu penjelasan dan rencana konkret para capres dan cawapres. Bukan hanya sekedar slogan dan janji, melainkan menjasi kontrak politik pemihakan, yang akan terus dipegang dan diawasi. Rakyat berhak mengawasi, bukan hanya diserahkan kepada wakilnya di DPR yang jelas tidak jelas.
Dimuat di harian sore Suara Pembatuan tgl 14 April 2009