Dugaan mengenai adanya ketidak serasian antara SBY dan JK, makin menjadi-jadi dengan diselenggarakannya sidang kabinet melalui telekonperensi dari Amerika. Ditambah lagi dalam telekonperensi tersebut JK hanya hadir satu kali. JK menyebut itu bukan sidang kabinet, jadi tidak perlu hadir. Sampai-samapi SBY harus menyatakan bahwa hubungan SBY-JK tetap harmonis.

Kita mengenal istilah dwitunggal, untuk menggambarkan hubungan Presiden dengan Wakil Presiden ( zaman Sukarno - Hatta). Sebutan itu hilang sewaktu orde baru, karena Presiden dan Wakil Presiden, dipilih secara terpisah. Dan ini berkembang sampai era Presiden Megawati. Dengan perkembangan demokrasi kita bahwa Presiden dan wakil Presiden, dalam hal ini SBY-JK, yang dipilih secara paket, seharusnya mereka merupakan DWITUNGGAL. Mereka mempunyai konsep yang sama, berkampanye dengan program yang sama. Seharusnya mereka bisa menjadi dwitunggal. Tapi semuanya ternodai dengan adanya garis pemisah saat JK kemudian jadi Ketua Umum Partai Golkar. Sudah jadi perjuangan partai. Tidak ada lagi dwitunggal. Hanya harmonis!! Apa benar???. Disisi lain dimana SBY mempunyai legetimasi penuh untuk membentuk kabinet, ternyata sudah sejak awal, kita semua merasa tidak adanya kesatuan berpikir dan bertindak. Penanganan kasus-kasus tsunami, polio, busung lapar, dan akhir-akhir ini masalah flu burung dan BBM, makin melihatkan kesemerawutan dalam koordinasi. Seharusnya kabinet yang dibentuk SBY ini dapat melihatkan terjadinya CHEMISTRY antara menteri-menteri dan pejabat tinggi. Kenyataannya janganlah chemistry, koordinasipun sudah menjadi langka. Dalam keadaan demikianlah akhirnya masyarakat diminta mengerti, diminta memaklumi. Masyarakat diminta tetap HARMONIS, sambil melihat ketidak adaan DWITUNGGAL, dan tidak adanya CHEMISTRY dipemerintahan. Sabar, sabar, sabarlah kita anggota masyarakat. RR - September 2005, LP Cipinang

Memang udah acak2an. Orientasi partai lebih kuat dari negara. Sebaiknya presiden dan wakil presiden keluar dari partai.