JAMU - OBAT TRADISIONAL



Krisis 1998 masih terasa oleh sebagaian besar masyarakat di lapis bawah. Katanya reformasi akan membawa kesjahteraan, tapi tidak kunjung datang. Akhir-akhir ini beban masyarakat makin tambah berat, beras yang mahal. BBM bahan bakar mahal. Apalagi yang bakal naik?

Selain makan dan pekerjaan, biaya kesehatan dan pengobatan makin mencekik. Sakit jadi momok, jadi harus tetap sehat dan bugar. Selain olahraga maka menkomsumsi vitamin, herbal, dan berbagai food supplement jadi trend, bagi masyarakat menengah keatas. Tapi bagi masyarakat bawah tetap merupakan “kemewahan”. Herbal dan food supplement, namanya saja keren, tapi sebetulnya sudah lama dikenal sejak nenek moyang, yaitu jamu. Bagi masyarakat bawah, memakai obat tradisional dan jamu adalah solusinya. Pemakaian jamupun meningkat pesat.

Jumlah bakul jamupun meningkat. Warung dan kios jamu bermunculan dimana-mana. Pelaku ekonomi rakyat. Bekerja keras. Menciptakan lapangan kerja sendiri dan untuk yang lain. Tidak membebani pemerintah.

Bakul jamu bangun sekitar pukul 5 pagi, menyiapkan dagangannya. Tidak kurang dari 10 kilo beban dipunggungnya. Semuanya perempuan, berparas sedang, ada juga yang manis, memakai kain kebaya lusuh. Pukul 6 pagi mulai menyusuri jalan dan gang sempit. Pukul 8 pulang untuk mengisi ulang botol-botol. Perjalanan tahap keduanya dimulai sekitar pukul satu, kembali pukul 3 sore. Hasilnya bisa menghidupi keluarganya. Rata-rata membawa pulang 80 – 85 ribu rupiah setiap hari. Modal 15 ribu untuk bahan baku, modal lainnya sebesar 30 ribu rupiah untuk membeli beberapa jenis jamu instan, telor dan madu. Hasil bersih sehari mencapai 30 – 35 ribu rupiah, kalau tidak hujan. Lebih baik dari UMP! Malam hari mempersiapkan jamu untuk hari berikutnya. Jumlah mereka di Jakarta ribuan malah puluhan ribu.

Warung dan kios jamu bermunculan. Kios dikontrak 8 – 10 juta rupiah pertahun. Berbagai jenis dan merek jamu tersedia. Bangku panjang untuk duduk para pelanggan. Malam haripun tetap buka, lampu terang menarik para pelanggan untuk nongkrong. Semula jamu didapat dengan konsinyasi, sekarang tidak menguntungkan lagi. Sekarang jamu dibeli sendiri, demikian juga madu dan telor. Penghasilannyapun meningkat, disamping jamu juga jualan mangir, jamu tolak angin, jamu kuat, STMJ. Penghasilan kotornya sehari sampai 100 ribu. Pas-pasan untuk membiayai kehidupannya.

Sekarang ada juga jamu gerobak. Jumlahnya belum banyak, beli gerobak satu juta rupiah. Penghasilan bersihnya 35-40 ribu rupiah perhari.

Mereka interpreuner, memberikan alternatif biaya kesehatan dan pengobatan yang terjangkau. Tidak ada yang mengatur. Mereka penerus warisan kearifan nenek moyang. Pelaku ekonomi rakyat. Kapan Menteri Kesehatan dan Menteri UKM minum jamu, beramai-ramai dan diexpose? Kapan bakul jamu dapat tempat di mall dan pusat belanja?(rahardi@ramelan.com)

(DIMUAT POS KOTA 21 MARET 2006)

BAJAJ OOH BAJAJ!



Diganti, tidak, diganti, tidak `E. Begitulah nasib jenis angkutan yang ini selalu menghadapi ketidak pastian. Bajaj dibenci tapi juga dicintai. Mau dibuang sayang dan diperlukan, diteruskan beroperasi mengganggu (katanya). Bajaj sebetulnya menggantikan angkutan yang dulu dilayani becak. Sebelum Bajaj, Jakarta pernah mengenal “Helicak” dan “Super Helicak”, terus hilang entah kemana. Bajaj sering juga disebut angkutan ke IV, kendaraan roda tiga. Bajaj adalah angkutan umum perorangan, dari pintu ke pintu. Di awal tahun 90’ an, Bajaj ribut mau diganti dengan “Tuk-Tuk” asal Thailand. Kemudian heboh muncul “Kancil” ditahun 2004, walaupun peraturan mengatakan bahwa angkutan di pemukiman bisa dilaksanakan oleh kendaraan roda empat atau tiga, tetapi diijinkannya “Kancil” sebagai akat angkut perorangan, banyak menimbulkan tanda tanya. Apa ada perubahan konsep angkutan umum? Beberapa ruas jalan di ibukota dilarang untuk kendaraan roda tiga. Jadi kalau begitu “Kancil” boleh memasuki kawasan tersebut? Apakah iini bentuk diskriminasi terselubung? Apakah “Kancil” bisa memutar dengan radius kecil dijalan sempit? Bagaimana melayani mereka yang tinggal di jalan sempit? Atau jangan-jangan “Kancil” menjadi “mini taxi”? Maklumlah sekarang ini banyak taxi yang enggan melayani jarak dekat. Waktu itu pemerintah DKI begitu menggebu-gebu dengan “Kancil”. Ada apa ya?

Bajaj dengan spesifikasi yang ada, memang banyak mengganggu lingkungan, apalagi dikawasan pemukiman. Suaranya sangat mengganggu pendengaran, apalagi dimalam hari. Gas buangnya (emisi) jelas melebihi ambang batas. Masalah utamanya adalah karena Bajaj memakai mesin 2 tak. Ketika harga BBM melambung, dan ketentuan mengenai batas emisi diberlakukan, maka perlu dicari jalan keluarnya. Masyarakat Jakarta yang hidupnya tergantung dari kenberadaan Bajaj jumlahnya puluhan ribu mungkin ratusan ribu. Ada juragan Bajaj yang memiliki puluhan. Ada juga yang memiliki hanya satu buah dan merangkap jadi sopir, seperti Bajuri! Kalau sopir hanya sebagai penyewa, biasanya setor 25 sampai 30 ribu untuk 12 jam. Ia bisa bawa pulang bersih sekitar 50 ribu. Bagi pemilik, bisa menyewakan 2 kali, dalam satu hari. Penghasilan yang lumayan.

Sebab itu muncul berbagai upaya untuk mempertahankan Bajaj, dengan wajah baru. Upaya untuk menyelamatkan kehidupan puluhan ribu masyarakat ibukota. Bajaj yang ramah lingkungan. Bajaj dengan mempergunakan BBG dan Bajaj Rekondisi bermesin 4 tak, sebagai pilihan. Keputusan Bang Yos, yang kembali untuk mengoperasikan Bajaj perlu dapat dukungan. Keputusan yang memihak ekonomi rakyat. Hey - BPPT dan para perancang industri, bantulah Bang Yos, bantulah Bajuri, bantulah penumpang untuk menikmati Bajaj-Baru yang lebih cantik dan nyaman.

Tokek, tokek, tokek, kek, kek `E Bajaj terus dipake. Tokek, tokek, tokek, kek, kek, kek `E Bajaj terus dipake. (rahardi@ramelan.com)

(DIMUAT POS KOTA 14 MARET 2006)

KULI BANGUNAN DAN WARTEG



Puluhan mungkin ratusan gedung mewah sudah dan sedang dibangun, pusat perbelanjaan, mall, hotel berbintang, apartemen, gedung perkantoran, bank. Di Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Yogya, Bandung, dan yang lain.

Siapa yang membangun gedung-gedung mewah ini?

Tentu investornya sebagai pengembang, meminjam uang dari bank. Kemudian artsitek dan konsultan perencana. Lalu kontraktor, yang menjelmakan impian investor menjadi bangunan sesuai rencananya.

Tetapi siapa yang kita lihat bekerja diproyek bangunan tersebut? Mulai penggali tanah, tukang tembok, pemasang rangka beton, tukang cat, mereka mendominasi pekerja yang berada di areal proyek. Mereka bekerja dibawah sengatan terik matahari, guyuran hujan, bergantungan diketinggian puluhan meter. Ada yang pakai topi bisbol, ada juga yang hanya menutupi kepalanya dengan hanya sekadar kain. Siapakah mereka itu? Dimana dan bagaimana mereka makan?

Mereka adalah pekerja, disebut kuli bangunan. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Bekasi, Tanggerang, Tegal, Purwokerto, Wonosari dan lainnya, mencari nafkah di Jakarta ini. Berkelompok, ada kepala tukang, sering disebut juga mandor, tukang, dan kenek. Mereka dipekerjakan oleh kontraktor. Seorang kenek mendapat upah sehari sekitar 25 ribu, tukang 35 ribu, kepala tukang 50 ribu. Bagi kenek sedikit diatas UMP. Tinggal dibedeng-bedeng yang tersedia di area proyek atau dimana saja.

Kalau makan ada yang berkelompok memasak sendiri, ada juga yang di warung. Hampir disemua lokasi kegiatan proyek bermunculan warung makan, sering disebut juga warteg, bakul-bakul nasi yang menyediakan makanan utama bagi para pekerja bangunan. Berapa harga makanan yang masih bisa terjangkau oleh para pekerja tersebut, sehingga masih bisa mengirim uang untuk keluarga. Diwarteg biasanya mengeluarkan uang sekitar 3.500 rupiah untuk sekali makan. Sayur, tahu atau tempe, dan ikan asin. Kalau pakai telor atau daging mencapai 6 ribu. Kalau makan dari bakul nasi, porsinya lebih kecil, harganya rata-rata 1500 rupiah. Di Yogya dikenal nasi kucing yang harganya 500 rupiah. Bagaimana kalau para pekerja tersebut harus makan di kedai nasi atau restoran, adakah masih ada sisa uang mereka untuk keluarganya? Untuk membiayai sekolah anaknya? Atau upah mereka harus disesuaikan dengan harga makanan, keperluan hidup – KHM kebutuhan hidup minimum- untuk keluarganya?

Pekerja bangunan, warteg, bakul nasi adalah ekonomi rakyat. Tidak ada yang mengatur, informal, tidak ada asosiasinya, tetapi berjalan. Inilah ekonomi rakyat yang mendukung dibangunnya gedung-gedung mewah. Mereka butuh perhatian dan perlindungan. Bukan dikejar dan diancam, karena ilegal. Atau dikutip ristribusi(?). Kapan mereka bisa menikmati hasil pekerjaannya? Makan di Food Court, dan ngopi di Starbuck atau Coffe Bean? (rahardi@ramelan.com)

(dimuat Pos Kota 7 Maret 2006)

TROTOAR dan PKL



Trotoar dibangun untuk pejalan kaki. Tapi kenyataannya dipakai untuk berbagai kegiatan termasuk PKL. Raffles pernah mengatur bahwa pedagang boleh jualan di trotoar, five feet ( lima kaki) dari depan toko, agar masih ada tempat untuk pejalan kaki. Itulah mulanya PKL – pedagang kaki lima. Apa memang hanya PKL yang menempati trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki?

Banyak toko material bangunan, menempatkan tumpukan pasir dan barang dagangannya di trotoar. Di blok A Kebayoran Baru dan Pinangsia toko-toko keramik, saniter, lampu menempatkan dagangannya di depan tokonya, di emperan dan trotoar. Tambah lagi para PKL yang mangkal di depan toko, tidak menyisakan ruang untuk pejalan kaki. Hal serupa terjadi dimana-mana.

Di jalan Radio Dalam dan dikawasan Kelapa Gading misalnya, bengkel mobil dan motor menyita trotoar dan tempat parkir untuk kegiatan bengkelnya.

Ditempat lain misalnya dijalan Sabang dan Kramat, trotoar menjadi warung, tempat duduk para pelanggan sate, martabak, baso dan mie yang mangkal di tempat parkir.

Pemanfaatan trotoar ini kelihatannya aman-aman saja. Ada pengertian antara pemakai, keamanan dan pengawas. Mereka diawasi dan mendapat “pengamanan” dari preman, Tibum, dan PP. Semua lancar karena ada biayanya.

PKL selalu mencari tempat strategis, tempat lalu-lalangnya masyarakat. Terminal dan halte bis, stasiun, tempat parkir, rumah sakit, pasar, daerah pertokoan, pintu atau tangga masuk pusat perbelanjaan, disanalah yang menjadi lahan utama PKL. Dibeberapa tempat mereka sangat menjengkelkan, bukan saja mengambil alih trotoar, tapi juga sebagaian bahu jalan. Pasar Tanah Abang, Pasar Minggu, Kramatjati dan Cawang, pasar Ciputat, simpang Ciawi, hanya sebagian contoh saja.

PKL sering dikejar-kejar Tibum dan PP, diusir, lapaknya dihancurkan, diangkut. Tibum dan PP pergi mereka datang lagi, dalihnya sudah dapat ijin. Tentu kalau ditanya oleh Walikota dari siapa dapat ijinnya, tentu mereka diam. Ijinnya ijin damai, pengertian, tidak tertulis. Masa bapak Walikota tidak tahu? Tetapi mengapa hanya PKL yang dikejar-kejar? Mereka mencari uang makan, uang sekolah anaknya. Mereka tidak bisa dapat beras Raskin (beras untuk orang miskin) karena tidak tercatat. Tidak bisa mendapat subsidi BLT (bantuan langsung tunai), karena tidak punya KK (kartu keluarga). Mereka bekerja mencari nafkah secara halal.

PKL yang pengusaha kecil informal terus dikejar, bagaimana dengan toko material bangunan mengapa dibiarkan. Bengkel motor dan mobil, jelas-jelas bukan pengusaha kecil, terus beroperasi dengan aman. Apa mereka mempunyai hak istimewa dan dapat ijin memakai tempat publik? Apakah ini pencerminan “tebang pilih” dalam penerapan hukum? Dimana pemihakan kepada ekonomi rakyat? Kembalikan trotoar untuk pejalan kaki !!!(rahardi@ramelan.com)

(dimuat Pos Kota 28 Februari 2006)

OJEK

Ojek atau ojeg, alat angkut masyarakat yang populer di pelosok kota, kampung, desa dan pinggiran kota. Lebih populer dari busway.

Dari dulu hingga kini di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok dan kawasan Kota, dengan mudah kita temukan ojek sepeda. Di musim hujan muncul juga ojek payung, mengurangi curahan hujan dari kantor ke mobil, atau dari bis ke halte, ke gedung kantor atau mall. Yang paling ngetop adalah ojek motor. Resmikah alat angkut yang satu ini?

Nyatanya ojek banyak dimanfaatkan masyarakat. Kalau ‘macet’ dimanfaatkan oleh siapa saja termasuk eksekutif, menteri, dan politisi. Seorang menteri, pernah terpaksa mempergunakan ojek untuk tepat waktu hadir di sidang kabinet. Di kota besar seperti Jakarta hampir di setiap muara jalan kita temui sederetan motor menunggu penumpang. Siap berebut penumpang yang keluar dari bis atau minibis, maklumlah sebagian sopir bis lebih memilih berhenti persis di mulut atau di simpang jalan, sesuai kehendak penumpang.

Ojek menjadi angkutan utama di pinggir kota, vital bagi yang tinggal di kompleks perumahan. Ojek juga ditemui sepanjang jalan yang menghubungkan kota-kota. Ojek ditemui juga di desa-desa terpencil, menyusuri bukan hanya jalan beraspal, tapi juga jalan setapak. Ojek sudah menjadi moda angkutan yang tidak bisa dikesampingkan. Jumlahnya ratusan ribu mungkin jutaan, tak ada data pasti. Ada yang membuat organisasi sendiri. Mengatur antrian menunggu penumpang atau menyediakan helm untuk penumpangnya. Pangkalan diatur dengan rapih dan beratap. Tetapi ada juga yang semrawut, bersaing tanpa aturan. Jumlahnya tumbuh sangat cepat, bayangkan saja produksi sepeda motor tahun 2005 mencapai 5 juta unit. Berapa jumlahnya yang menjadi ojek? Sukar diterka dan juga tidak ada yang mencatat.

Ojek resminya ilegal, usaha informal, usaha kecil, pokoknya tidak resmi, usahanya wong cilik. Mengojek menjadi pekerjaan yang menjanjikan untuk membiayai kehidupan keluarga. Tidak ada persyaratan, ada yang buta huruf, ada juga yang sarjana. Mengojek juga pekerjaan sampingan pegawai, guru, satpam, pegawai negeri, dan yang lain. Mempunyai motor yang disewakan untuk ojek, lumayan hasilnya.

Sepeda motor mudah didapat melalui kredit perbankan. Kabarnya bisnis ojek ini dimanfaatkan juga sebagai penampungan motor bodong (hasil kejahatan).

Ojek sesungguhnya angkutan umum yang paling tidak efisien. Satu pengemudi untuk satu penumpang. Juga tidak murah, jarak 2-4 km tarifnya bisa sampai Rp 5 ribu di siang hari, malam hari Rp 10 ribu. Bandingkan busway tarifnya Rp 3.500, jaraknya bisa puluhan km. Tetapi kenyataannya, ojek begitu menjamur karena memang dibutuhkan masyarakat. Sayangnya, pemerintah belum mengakui (secara resmi) ojek sebagai bagian dari sistem angkutan umum.



Aparatpun seperti memaklumi keberadaan ojek. Walaupun berplat nomor hitam, tidak ada yang menindak meski dipakai untuk mengangkut penumpang. Toleransi! Keputusan ditetapkan bersama oleh para pelaku. Jauh dari jangkauan tangan birokrasi yang sering menyulitkan atau tambah biaya. Inilah ekonomi rakyat. Mereka perlu perlindungan. (rahardi@ramelan.com)

(Pos Kota - 21 Februari 2006)

FORMALIN DAN JASA BOGA



Baru terlepas dari wabah flu burung, muncul isyu formalin sebagai bahan pengawet makanan. Puncaknya isyu formalin ini baru saja lewat. Yang paling terkena dengan merebaknya pemakaian formalin tersebut, seperti halnya flu burung, lagi-lagi ekonomi rakyat, ekonomi dan usahanya rakyat kecil. Tahu dan tempe sudah jadi menu utama masyarakat lapis bawah. Lebih mewah sedikit menunya ditambah ikan asin. Bukan hanya merupakan menu dirumah, tapi juga menu di warung-warung makan, warteg, atau mbok bakul nasi. Tanpa disadari hampir seumur hidup kita sampai sekarang, setiap hari mengkonsumsi formalin.

Mengapa ributnya baru sekarang? Depkes menuduh BPOM, demikian juga sebaliknya. Depkes minta BPOM kembali ke departemen. Pusat menuduh daerah, katanya sudah otonomi. Jadi dinas didaerah yang bertanggung jawab. Daerah menuduh pusat. Bagi yang menonton teve, seperti ada program humor dan lawak baru, program yang sedang populer. Sungguh menggelikan. Sepertinya mereka berusaha seperti stasiun teve untuk menaikkan rating saja. Yang menjadi korban kembali masyarakat dan pelaku ekonomi rakyat.

Masalah zat kimia terlarang dalam makanan sudah lama jadi isyu nasional. Bukan hanya formalin, tapi juga boraks dan rodhamin B, zat pewarna tekstil. Setiap hari kita bisa menyaksikan bahwa perdagangan makanan-makanan tersebut berada disekitar hampir semua sekolah. Jadi makanannya anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Bagaimana nasibnya bangsa kita ini?

Selain pemakaian zat kimia terlarang tersebut, ada masalah lain dalam usaha jasa boga. Sering kita mendengar adanya keracunan ditempat kondangan, atau di kantin perusahaan dan sekolah. Setiap tahun kasus keracunan selalu ada dan jumlah kejadiannya besar. Menurut keterangan BPOM keracunan yang terjadi bersumber pada pengolahan makanan yang tidak higienis. Industri rumah tangga dibidang pangan (IRTP) menurut BPOM berjumlah lebih dari 500.000 buah, berada diseluruh bagian nusantara. Bisa kita bayangkan berapa ratus ribu tenaga kerja yang terserap, dan berapa juta yang jadi pelangganya. Ini menjadi masalah yang serius, jangan dianggap masalah sepele. Seperti halnya industri rumah tangga lainnya sukar bagi kita mengetahui asal dan mutu bahan yang dipakai, bagaimana prosenya, dan siapa yang mengawasi. Rasanya tidak mungkin ditingkat pusat, melainkan Dinas Kesehatan atau industri di kabupaten atau wali kota, merekalah yang harus paling mengetahuinya. Mereka adalah usaha informal, uasaha kecil, usaha ekonomi rakyat, mereka perlu bimbingan, mereka perlu perlindungan. Ratusan ribu tenaga kerja, jutaan pelanggan. Mereka bagian dari Ekonomi Pancasila.

Para pengusaha IRTP-pun harus mempertahankan indentitas dan komitmennya, sebagai pengusaha rakyat untuk rakyat. Usaha yang tidak pernah ngemplang bank, dan tidak akan mengemplang pelanggan dengan racun. (rahardi@ramelan.com)

(Pos Kota – 14 Februari 2006)

APAKAH EKONOMI RAKYAT ITU?

Sudah sering kita dengar kata Ekonomi Rakyat. Sering diucapkan politisi untuk mencari simpati rakyat, terutama menjelang pemilu. Tapi apakah kita mengerti maksudnya? Bagaimana sebetulnya bentuk ekonomi rakyat dalam prakteknya?

Pakar atau boleh dikatakan Empunya Ekonomi Rakyat Pak Mubyarto sudah tidak ada, jadi tidak bisa kita tanyai. Apakah mungkin yang dimaksud adalah Sistem Ekonomi yang memihak rakyat. Kemudian timbul pertanyaan, apakah ada sistem ekonomi yang tidak memihak rakyat? Kita juga pernah mengenal Sistem Ekonomi Terpimpin, kemudian ada Sistem Ekonomi Pancasila. Kita mengenal juga Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Pasar, dan Ekonomi Sosialis. Setelah Perang Dunia II, misalnya Jerman (waktu itu masih Jerman Barat) menerapkan Sistem Ekonomi Pasar yang sosialis, disebut Soziale Marktwirtshaft, yang membawa Jerman menjadi negara maju. Kalau mengikuti segala macam definisi diatas, kita jadi bingung. Rakyat jadi bingung. Bisa-bisa tujuannya bisa jadi tidak tercapai. Tujuannya adalah mensejahterakan sebagian besar rakyat kita.

Dalam suasana sekarang ini, kita menghadapi gelombang liberalisasi perdagangan didunia dan juga ditanah air. Persaingan berlangsung seperti dalam ekonomi pasar yang biasa. Katanya reformasi, tetapi dalam bidang ekonomi arahnya makin tidak jelas. Apa masih memihak ekonominya rakyat?

Apakah kita semua masih sadar dan yakin bahwa kita masih menganut Ekonomi Pancasila? Politik Ekonomi yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Maksudnya rakyat kecil atau wong cilik? Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, gubernur, bupati, camat, lurah, apa sudah berpijak pada Ekonomi Pancasila tersebut? Bagaimana dengan para wakil kita di depeer dan depeerde?

Dalam prakteknya berbagai ragam penyebutan jenis usaha untuk lebih menjelaskan ekonomi rakyat secara spesifik telah dipergunakan, seperti: usaha kecil, usaha tradisional, usaha rumah tangga, usaha informal, pedagang kaki lima, pedagang asongan, , warteg, warung, bakul, dan lain sebagainya. Dalam angkutan kota kita kenal angkutan becak, ojek motor, ojek sepeda, delman, andong, dan yang lain. Yang jelas mereka ada karena ada pasarnya dan peminatnya. Peminatnya bukan hanya dari kalangan rakyat bawah saja, tapi juga kalangan menengah dan atas. Eksistensi mereka diperlukan oleh kita. Mereka bagian dari Ekonomi Pancasila. Mereka pelaku Ekonomi Rakyat. (rahardi@ramelan.com). (Pos Kota – 7 Februari 2006)