BERSAING DI JALAN

Kita yang berkendara mobil sering merasa terganggu oleh pedagang asongan yang seliweran di jalan raya. Kadang-kadang menghambat perjalanan kita. Tetapi bagi supir angkutan umum atau aangkutan barang keberadaan pedagang asongan ini sangat menolong. Apalagi kalau terjebak dalam kemacetan di kota besar seperti Jakarta dan Bogor. Mereka bisa mendapatkan air minum merek apa saja, tahu, bacang, roti, rokok, mainan anak-anak, dan masih banyak barang lainnya. Yang penting juga bisa beli rokok eceran. Selain berdagang di tengah kemacetan, ada juga yang berdagang di sekitar simpang jalan, atau lampu lalu lintas.
Demikian yang dikerjakan oleh Mang Acun asal Cihampea Bogor. Walaupun desanya tidak jauh dari Jakarta, Mang Acun sudah tiga tahun menggeluti pekerjaannya sebagai pedagang asongan, dengan meninggalkan isteri dan dua anaknya di kampung. Tiga tahun yang lalu ia kehilangan pekerjaan sebagai kuli bangunan, dan dengan modal sekitar 100 ribu rupiah, Mang Acun yang sekarang berumur 42 tahun memulai pekerjaannya sebagai pedagang asongan. Dengan memanfaatkan sebuah kotak kayu, ia berjualan rokok, air minum, permen, dan tissue. Mengambil tempat disimpang jalan Gas Alam dan jalan Raya Bogor. ?Saya memilih tempat itu karena ramai, dan pasti sering macet?, katanya sambil berkelakar. Karena lokasi usahanya tersebut, Mang Acun yang hanya tamat SD, menyewa petak ukuran 2X3 meter dengan biaya 150 ribu rupiah setiap bulan, yang letaknya tidak jauh dari Pasar Cimanggis.
Kedua anaknya masih ikut dengan isterinya di Cihampea. ?Yang besar sudah tamat SMU, sedang adiknya tamat SMP?, katanya bangga. ?Dia masih menganggur, pak. Susah cari pekerjaan?, tambahnya.
Setiap hari Mang Acun menyediakan uang sekitar 70 ribu rupiah untuk modal. Rokok dijual secara eceran dengan keuntungan untuk satu bungkus 2000 rupiah. Kalau rokok kretek yang paling laku Dji Sam Su untungnya bisa sampai 3000 rupiah. ?Setiap hari paling sedikit bisa terjual 10 bungkus, pak. Kalau tissue, saya beli 500 dan dijual 1000 rupiah?. Setiap hari hasil dagangnya bisa mencapai 200 ribu rupiah. ?Itu kalau sedang nasib baik?. Setelah dipotong segalanya, termasuk menyisihkan untuk sewa petak, bisa dikumpulkan setiap hari 40 ribu rupiah.
?Saya pulang setiap 2 minggu. Yaaaah kangen juga sama istri, dan juga tidak jauh dari sini?, sambil tersenyum. Saya tiidak tahu apa yang sedang dibayangkan olehnya.
?Kalau sedang rejeki ada bapak-bapak yang tidak mau menerima uang pengembalian?, ujarnya sambil tertawa, ?tetapi ada juga yang sudah terima rokok terus jalan karena lampu sudah hijau, yah sudah nasib?.
Musuh para pedagang asongan ada dua, yaitu preman dan satpol PP. ?Mereka sering minta rokok atau air, tapi tidak mau bayar?, katanya sambil menghitung sisa rokok yang ada di kotaknya. (rahardi@ramelan.com)
Dimuat di Harian Pos Kota 17 September 2010

BENCANA RAKYAT

Bencana alam kembali melanda tanah air tercinta. Banjir bandang Wasior, tsunami Mentawai, dan letusan Merapi. Kita tidak tahu apalagi Gusti Allah akan memberikan cobaan untuk bangsa ini.
Akibat dari bencana ini paling dirasakan oleh rakyat yang paling bawah. Yang hidup pas-pasan dari usahanya sebagai petani, peternak, nelayan dan pedagang kecil. Mereka semua adalah pelaku ekonomi rakyat di daerah-daerah terpencil, yang sering dilupakan keberadaanya. Tiba-tiba saja semua petinggi negara ini berlomba-lomba mengunjungi dan membantu mereka. Bendera partai menyertai berbagai bantuan. Menteri berlomba membawa sendiri bantuan agar kelihatan peduli. Mereka lupa bahwa perjalanannya dibiayai uang rakyat juga. Setiap kementrian, BUMN masing-masing menyampaikan bantuannya, yang sebetulnya juga uang rakyat. Mengapa tidak ada koordinasi, para petinggi negara sebaiknya menyerahkan bantuan melalui institusi yang telah ada. Jangan menambah biaya buat perjalanan mereka sendiri.
Bencana masih terus bermunculan, bencana ulah manusia yang disebabkan para pemimpin yang menggunakan uang rakyat. Selain korupsi ternyata anggota DPR jalan-jalan ke luar negeri. Terserah apa yang mereka namakan, studi banding atau kunjungan kerja. Tetap saja tidak jelas tujuannya. Kita tidak tahu pentingnya pelaksanaan haji harus diawasi oleh DPR, dengan ikut ke Saudi Arabia. Ketidak percayaan, bukan saja antara rakyat dengan wakilnya, melainkan juga antara institusi publik. Yang jelas mereka memakai uang rakyat, justru akan lebih bermanfaat uang tersebut untuk mengatasi bencana alam. Mereka tidak malu-malu menyatakan semuanya sudah dianggarkan dan direncanakan. Mengapa mereka tidak bisa mengendalikan dulu ambisinya melaksanakan perjalanan. Bencana tidak pernah direncanakan, penanganannyapun harus khusus dan segera. Wakil-wakil rakyat sudah tidak bisa membedakan antara yang mendesak dan yang penting. Maunya apa?
Bencana lain muncul dari siaran-siaran televisi. Korban bencana yang sedang menderita, makan pas-pasan, tidur di tenda-tenda darurat dengan tikar, kesehatan terganggu, tetapi mereka ?harus? menyaksikan tayangan televisi, iklan anak-anak dan orang tua melahap sosis, tayangan makan dan kegiatan masak yang menimbulkan air liur. Ditambah lagi tayangan penjualan rumah-rumah dan apartemen mewah dengan segala keistimewaannya. Kamar tidur dan tempat tidur yang maha mewah. Apakah tayangan-tayangan demikian tidak bisa diberhentikan dulu?
Dimanakah rasa kebersamaan kita dalam penderitaan. Tidak bisakah kita membatasi berbagai kegiatan kita yang berlebihan untuk berempati dengan masyarakat kita yang sedang menderita?
Berikanlah kewenangan kepada pimpinan daerah. Mereka bisa melaporkan live dari lokasi, kalau diperlukan oleh pusat. Teknologi sudah tersedia dan bisa dimanfaatkan. Mereka yang berwewenang dapat mengambil keputusan di kantornya, tidak perlu setor muka di lapangan. Didalam keadaan darurat ini Presiden atau Menteri harus mengambil alih tanggung jawab atas pemakaian anggaran negara. Jangan lagi para petugas dilapangan takut memanfaatkan dana darurat karena khawatir dianggap melanggar peraturan sehingga berdampak penjara dikemudian hari. Kita dalam keadaan darurat. Janganlah menambah bencana untuk rakyat kita.
Marilah kita semua memanjatkan doa agar musibah ini dapat segera berakhir. Amin. (rahardi@ramelan.com)
Dimuat di Harian Pos Kota 3 September 2010

TAHU KOLONG

Iklim yang tidak menentu membuat semua orang kelabakan. Hujan yang tidak ada hentinya, menjadi kambing hitam segala masalah. Mulai banjir bandang Wasior di Papua, longsor di Sumatera dan Jawa, banjir di Jakarta, hujan selalu dijadikan penyebabnya. Kalau menurut Gubernur DKI bukan banjir melainkan genangan air, tetapi akibatnya sama saja bagi rakyat yang terkena.
Petani pun menderita, panen tembakau rusak, bawang merah busuk, padi tidak sempat berisi. Swasembada beras terancam, impor beras dibuka. Siapa salah? Hujan. Lalu lintas dan angkutan di kota-kota besar kacau. Jakarta macet, anehnya dibiarkan saja, kerugianpun semakin menumpuk. Siapa yang salah? Hujan!
Tapi hujanpun membawa rejeki juga. Mereka yang jualan di emperan toko dan kolong jembatan layang. Antara lain pak Sulaimin, asal Banten. Bapak seorang anak ini, yang hanya tamat SD, sudah 9 tahun berdagang gorengan tahu Sumedang. Ia mangkal dibawah jembatan layang di jalur yang suka dilewati SBY. ?Kalau SBY mau lewat, kita disuruh keluar dari kolong jembatan?, jawabnya muram. Modalnya tidak terlalu ruwet, sebuah gerobak, LPG 3 kilo, dan peralatan penggorangan dan kompor. ?Kira-kira modalnya 1,5 juta, pak?, katanya sambil menyiapkan dagangannya. Pak Sulaimin tidak membuat tahu sendiri, setiap hari ia membeli tahu di pasar sebanyak 3 ancak dengan harga 60 ribu rupiah. Satu ancak bisa menjadi 120 potong tahu. Untuk keperluan lainnya seperti minyak goreng, cabe rawit dan plastik, setiap hari seluruhnya harus menyediakan modal 100 ribu rupiah. ?Biasanya setiap hari habis, pak. Kalau hujan seperti ini saya siapkan sampai 4 ancak?, sambil tersenyum.
Hari-hari biasa pak Sulaiman bisa menyisihkan uang sebanyak 100 ribu rupiah. Ia bekerja sendiri, dan tinggal dirumah kontrakan di Kali Manggis. Dua bulan sekali pulang ke Rangkas menengok istri dan anaknya, sambil membawa uang belanja. ?Anak saya masih SD, pak?. Kemudian iapun menceritakan pahit manisnya berdagang tahu Sumedang. Kadang-kadang ada yang liwat dan belanja sampai seratus buah, katanya mau piknik. Yang paling tidak enak baginya, kalau didatangi petugas, ?tidak tahu resmi atau preman?. ?Pokoknya setiap minggu saya harus membayar 100 ribu rupiah. Kalau tidak diusir?, sambil membungkus tahu yang saya pesan.
Pak Sulaiman tidak mengetahui bahwa sebagian besar kedelai yang merupakan bahan baku tahu itu masih diimpor. Iapun tidak peduli. Mungkin banyak yang tidak mengetahui bahan baku tahu dan tempe yang sering disebut makanan rakyat , masih banyak yang diimpor.
Dalam perjalanan pulang, terpikir oleh saya betapa besarnya setoran Pak Sulaiman kepada ?petugas?. Kalau saja ia hanya bekerja 40 minggu, maka jumlah setorannya mencapai 4 juta rupiah satu tahun. Jumlah yang tidak kecil. Tetapi siapa yang menerimanya? Rupanya sama saja dengan pajak resmi yang ditilep oleh petugas pajak sendiri. Apa kata dunia? (rahardi@ramelan.com)
Dimuat di Harian Pos Kota 20 Agustus 2010

SANDAL CIOMAS

Banjirnya barang-barang dari Cina, telah memukul berbagai industri barang keperluaan sehari-hari dan industri makanan, terutama industri kecil dan rumah tangga. Di toko swalayan dan buah-buahan kita bisa menangis melihat berbagai kemasan makanan kecil dan jajanan dalam bahasa atau tulisan yang tidak kita kenal. Kemasan makanan memang diberi label bahasa Indonesia sekedar komposisi makanan. Tanggal kedaluwarsa disarankan agar melihat kemasan yang jelas tidak bisa dibaca atau dimengerti. Apa bangsa ini seluruhnya disuruh bisa membaca huruf Cina, Korea atau Jepang? Apa sih maunya pemerintah dan para pengusaha kita ini?
Nasib sama terjadi dengan industri alas kaki, sepatu dan sandal. Ciomas di Kabupaten Bogor terkenal dengan pusatnya industri kecil dan rumah tangga produsen sandal dan sepatu. Demikian juga dengan pengalaman Pak Naim dan keponakannya Nandang. Sudah sepuluh tahun kedua pria yang berumur 43 dan 38 tahun ini mengembangkan usaha membuat sandal sederhana. Khususnya sandal wanita dan anak-anak. Dengan uang sekitar 5 juta rupiah pada tahun 1999, Pak Naim dan Nandang menginvestasikan uangnya untuk membeli peralatan seperti mesin jahit, kompor minyak tanah, lis sepatu dan lim.
?Sedang sepi, pak. Habis bersaing dengan sandal bikinan Cina?, keluhnya. Sekarang ini mereka hanya sanggup menjual maksimum 2 kodi setiap hari. ?Harga jualnyapun harus dibanting. Kalau ngga, tidak ada yang membeli?. Satu kodi sandal anak-anak dijual dengan harga 270 ribu, sedang sandal wanita dewasa 370 ribu. Modal kerja untuk bahan-bahan sekitar 270-300 ribu rupiah. Pak Naim tidak pernah menghitung dipresiasi atau penyusutan. ?Ah kumaha engke wae, pak?, sambil tertawa. Keuntungannya selalu dibagi dua dengan keponakannya, yang sama-sama lulusan SMP. ?Saya punya 2 anak, pak. Seorang sudah lulus SMP, tidak mau sekolah lagi. Sekarang menganggur. Seorang lagi masih di SMU?, katanya dengan bangga. ?Semoga saja hidupnya lebih baik dari saya?.
Tempat kerjanya yang berukuran 3 X 3 meter sudah menjadi miliknya. Perkampungan industri sandal dan sepatu di Ciomas sudah lama berkembang. Sudah beberapa tahun ini keadaannya sangat lesu. ?Kalau ada yang memesan dan sekali gus membayar penuh, kita sangat bersyukur. Tidak usah hutang untuk beli bahan?, sambil terus bercerita mengenai pahit manisnya menjadi produsen sandal. ?Tapi kadang-kadang ada juga hanya memberi DP, dan melunasinya baru setelah 2 sampai 3 bulan?. Para pengrajin sandal di Ciomas ini biasanya membeli bahan dari pengusaha turunan Cina atau Arab. Khususnya keturunan Arab yang banyak tinggal di sekitar Empang Bogor.
Setelah ngobrol lama, dan Pak Naim mengeluarkan unek-uneknya, iapun bertanya ?kapan barang Cina itu bakal distop, pak. Kasihan kita-kita ini, memang mereka bisa lebih murah, tetapi kalau kita mendapatkan pesanan banyak dan ada modal murah bisa juga bikin murah, pak?.
Sayapun hanya diam, tidak mungkin menjelaskan bahwa ini akibat kesepakatan perdagangan China dan ASEAN atau CAFTA, yang dirumuskan kurang hati-hati dan tanpa persiapan. (rahardi@ramelan.com)
Dimuat di Harian Pos Kota 6 Agustus 2010

MANIS DAN AYU

Penampilannya seperti pegawai kantoran. Berpakaian rapih dan wajah serta rambut terurus. Sekali-kali melihat ponselnya, walaupun tidak berdering. Itulah mas Sutiyo, bapak muda yang menurut pengakuannya berumur 39 tahun. Tetapi penampilan dan perawakannya lebih seperti anak muda 30 tahunan.
?Umur saya sudah 39 tahun, pak. Keluarga saya tinggal di kampung di Banjarnegara?, ia menjelaskan. Sutiyo memulai berdagang dawet atau cendol di Jakarta sejak 7 tahun yang lalu. Sesuai dengan anjuran pemerintah, ia menamatkan SMP. Tetapi mencari pekerjaan layak sebagai tamatan SMP tidak pernah didapatkan. Kemudian pindah ke Tegal menjadi pekerja serabutan. ?Yang penting mendapat uang halal, toh pak?, tegasnya.
Sekarang ia tinggal di Kampung Gedong, Jakarta Timur, dengan mengontrak 2 buah petak berukuran 2X2 meter. ?Saya bayar 450 ribu setiap bulan?, sambil terus melayani pembelinya, ?tetapi lumayan pak, saya tinggal bersama tetangga dari Tegal, yang juga berprofesi yang sama. Jadi sewa kontrak dibagi dua?. Mereka berdua memiliki ijazah SMP, saling mendukung dalam usaha dan kehidupannya. ?Buat dagang dawet seperti saya, ijazah SMP tidak ada artinya, pak. Yaaaah, cuma pengetahuan saya bertambah. Lumayan juga? sambil berdesah.
Di Jakarta dawet ayu Banjarnegara sudah banyak dikenal, kita bisa menemui baik di warung-warung, pedagang pikul, dan gerobak dorong. Sutiyo menggunakan gerobak dorong yang dengan peralatannya dibelinya seharga 1,7 juta rupiah. Setiap hari ia menyiapkan cendol untuk satu kwali. Bahan baku terigu, kelapa dan gula Jawa atau gula merah, ia beli seharga 70 sampai 80 ribu rupiah. ?Tetapi sekarang ini semua harga naik, pak. Susah buat kita-kita ini, yang hidup pas-pasan?, mukanya melihatkan kemarahan. Saya bisa menerka marah kepada siapa.
Dengan bermodalkan satu kwali cendol ia bisa membuat sampai 60 gelas, kadang-kadang lebih. Satu gelas dijual dengan harga 3 ribu rupiah. ?Alhamdulillah biasanya habis. Sudah banyak yang jadi langganan?. Kemudian ia menceritakan memanfaatkan ponsel untuk berhubungan dengan para pelanggannya, biasanya melalui SMS. Penghasilan kotor seharinya sekitar 150 sampai 180 ribu rupiah. ?Saya bisa menyimpan setiap hari sekitar 50 ribu?, katanya dengan muka cerah. Setiap tiga bulan ia pulang menjenguk istri dan anaknya yang masih di TK, dan menyerahkan hasil jerih payahnya untuk membiayai keluarga.
Untuk keperluan memasak di pondokannya, Sutiyo juga memanfaatkan gas LPG dengan tabung 3 kilogram. ?Saya harus hati-hati sekali. Bau sedikit gas, langsung saya bawa keluar. Takut meledak pak?, sambil memperhatikan ponselnya yang berdering menyanyikan sebuah lagu. ?Maaf pak, saya harus segera ke jalan Mawar. Langganan saya ada tamunya, membutuhkan kira-kira 20 gelas?, sambil merapikan semua peralatan dan pakaiannya. Setelah saya meneguk sisa dawet dalam gelas, iapun segera bergegas membersihkan gelasnya dan terus mendorong gerobak dengan langkah ringan. Memang dawet atau cendol dari Banjarnegara ini rasanya manis, dan kelihatan ayu. (rahardi@ramelan.com)
Dimuat di Harian Pos Kota 23 Juli 2010

LAGI-LAGI TABUNG GAS

Akhir-akhir ini meledaknya tabung LPG menjadi berita lagi. Yang banyak dipermasalhkan atau disalahkan adalah tabung gas 3 kilogram. Memang kecelakaan yang terjadi banyak disebabkan oleh pengoperasian tabung LPG 3 kilogram. Walaupun ada juga yang disebabkan oleh tabung gas 12 kg.
Sebetulnya apa yang salah? LPG sudah lama dipakai untuk keperluan rumah tangga, khususnya tabung 12 kg. Gebrakan pemakaian LPG dengan kemasan tabung 3 kg, dilakukan untuk mengurangi atau menghapuskan pemakaian minyak tanah yang bersubsidi. Sekarangpun kenyataannya pemakaian tabung gas 3 kg sudah sangat meluas, bukan saja di dalam rumah tangga, melainkan juga oleh pedagang makanan baik di rumah-rumah makan atau warung, maupun yang menggunakan gerobak dorong atau pikulan.
Pada dasarnya kekuatan tabung gas 3 kg, 12 ataupun yang 50 kg sama saja, terbuat dari material baja yang sama. Gas yang ada di dalamnyapun mempunyai tekanan yang sama, yaitu 5-6 kg/cm2, atau 5-6 kali tekanan udara biasa. Jadi kalau terjadi kebocoran sedikit saja, maka gas yang berada di dalam tabung akan segera mengalir keluar. Seandainya ruangan tempat tabung gas tersebut tertutup dan tidak terlalu luas, seperti dapur, maka gas akan memenuhi tempat tersebut. Satu percikan api dapat memicu peledakkan ruang tersebut. Inilah yang sering terjadi.
Yang menjadi perhatian utama yang harus dilakukan para pengguna tabung LPG 3 kg adalah menghindari kebocoran tersebut. Kebocoran bisa terjadi antatara lain di tabungnya sendiri, regulator dan pipa penghubung, serta pada kompornya sendiri. Kerusakan tabung gas bisa terjadi pada ring leher dan las-lasan tempat penyambungan, walaupun sebenarnya sudah ada standar nasionalnya atau SNI. Karena ringannya tabung tersebut sering dalam penangannya dilakukan ?kasar?, sehingga sering terjatuh yang dapat merusak terutama sambungan. Regulator merupakan yang paling kritis, disebabkan juga karena kesalahan pemasangan. Demikian juga dengan pipa penghubung.
Selain itu yang penting juga kompor gas yang dipergunakan. Untuk kompor gas juga ada standar atau SNI yang diwajibkan, tetapi rupanya jarang menjadi perhatian. Yang menjadi titik kritis adalah pembuka aliran gas atau valve. Sayangnya sekarang ini lebih banyak dibicarakan hanya mengenai tabung gasnya. Tetapi sebenarnya kemungkinan terjadinya kebocoran, berada di tempat sambungan antara tabung-pipa penghubung-kompor. Karena selain kesalahan pabrik mungkin juga juga kesalahan waktu pemasangan oleh pemakai.
Seyogyanya para pemakai gas LPG, khususnya para pelaku ekonomi rakyat, yang baru saja menggantikan minyak tanah menjadi LPG, agar memperhatikan hal-hal diatas.
Kecelakaan pemakaian LPG, terutama pengguna tabung gas 3 kg, terus bermunculan. Pemerintah dan Pertamina, jangan hanya terpaku pada masalah tabung gas saja, melainkan juga memperhatikan seluruh rangkaiannya, meliputi tabung gas, regulator dan pipa penghubung, serta kompornya. Janganlah rakyat yang baru memulai memakai LPG dibiarkan sendiri belajar mengoperasikannya. Korban sudah berjatuhan, bukan waktunya para penguasa untuk membela diri. Yang penting adalah memberikan solusinya. Jangan sampai kita harus kembali mempergunakan kayu bakar. (rahardi@ramelan.com)
Dimuat di Harian Pos Kota 9 Juli 2010

REJEKI DI JAKARTA

Bagi masyarakat dari daerah yang perekonomiannya masih tertinggal, Jakarta selalu menjadi harapan untuk mencari penghasilan dan kehidupan bagi keluarganya. Bukan sekedar mencari penghasilan, melainkan terutama untuk dapat memperbaiki tingkat pendidikan anak-anaknya. Jakarta menjadi harapan mereka untuk masa depan. Pengorbanan yang harus mereka hadapi, jauh dari keluarga, tinggal berhimpitan dan makan seadanya, dilakukan demi masa depan keluarganya. Mereka tidak lagi memikirkan kualitas hidup berkeluarga, tetapi mereka tetap menatap hari depan dengan kerja keras. Untuk masa depan apa saja dikerjakan.
Mengikuti anjuran pemerintah untuk sekolah sekurang-kurangnya sampai tamat SMP ternyata tidak banyak membantu meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Demikian juga yang dialami oleh Mugi, pemuda asal Bantul yang kini berusia sekitar 30 tahun. Setelah menamatkan SMP, ia bingung mencari pekerjaan di tempat kelahirannya termasuk di sekitar Yogya. Segala jenis pekerjaan dilakukan, hanya cukup untuk bisa mendapatkan uang saku sehari-hari. Untung masih bisa tinggal bersama dengan orang tua.
Baru tiga tahun yang lalu, ketika seorang kawannya mengajak ke Jakarta, ia mulai berpikir untuk mengadu nasib di Jakarta. Kemudian iapun memutuskan untuk berjualan berbagai jenis kerajinan yang banyak dibuat di desanya Bantul. Dengan mengajak adiknya yang baru selesai SMP, iapun kemudian menyewa kontrakan di Kampung Sawah Depok dengan harga sewa 200 ribu rupiah sebulannya.
Dagangan utamanya adalah silkar, tempat meletakkan Al Quran, dari kayu dengan berbagai jenis ukiran, termasuk ukiran kaligrafi. ?Kalau silkar lumayan pembelinya, dan biasanya tidak pakai nawar?. Ketipung dan kendang yang dijual hanya sekedar untuk mainan, dibuat dari kalep atau kulit sintetis, harganya pun antara 35 sampai 70 ribu tergantung ukuran. Sedangkan silkar bisa dijual sampai 150 ribu.
Bermodalkan terpal serta bambu dan tali rapiah yang dipakai untuk membuat tenda, ia berjualan silkar serta kendang dan ketipung mainan. Mugi berjualan di dekat kantor Pemda Bogor pada minggu pertama dan kedua, selebihnya ia berjualan di sekitar perumahan di Gunung Putri. ?Lokasinya sengaja pindah-pindah, pak. Jadi pembelinya juga tidak bosan dan tambah banyak?, katanya dengan serius. ?Di semua tempat saya harus membayar restribusi preman 2000 rupiah, kalau sedang sial ditambah restribusi resmi dua ribu rupiah juga?, sambil mencibir. Begitulah nasib para pencari nafkah kelas jelata ini. Kalau dihitung semua yang telah dibayarkan , mereka telah membayar ?pajak? sekitar 500-600 ribu rupiah setahun. Lalu apa pelayanan yang mereka dapatkan dari pemerintah? Kemana larinya uang tersebut?
Buat mereka yang penting adalah menjaga kesehatan. ?Kalau sakit nggak bisa dagang, pak. Rugi besar?, tambahnya. Selain makan yang cukup, maksudnya kenyang, Mugi dan adiknya Rizal tidak pernah lupa minum jamu gendong. Mugi setiap bulan masih bisa menyisihkan hasil dagangannya sebesar 300 sampai 500 ribu rupiah. ?Saya belum berani nikah, pak. Belum cukup penghasilannya?, ucapnya sedih. (rahardi@ramelan.com)
Dimuat di Harian Pos Kota 25 Juni 2010

LAGI-LAGI LISTRIK

Belum lama kita dihadapkan dengan ribut-ribut masalah pembatasan pemakaian bahan bakar premium, dan terus sekarang ini disambung dengan rencana kenaikan tarif-dasar-listrik. Sepertinya masyarakat strata menengah bawah dan bawah ini tidak hentinya didera masalah. Bukan saja masalah ekonomi melainkan juga masalah hidup dan kehidupan.
Listrik memang sudah menjadi keperluan hidup yang penting. Selain berfungsi untuk penerangan, masyarakat memerlukan juga informasi dan hiburan dengan memanfaatkan radio dan televisi. Ditambah sekarang ini untuk men-charge ponsel, yang sudah menjadi kebutuhan penting. Belum lagi pengusaha kecil yang memanfaatkan listrik untuk produksi. Memang perlu diakui bahwa bagi pelanggan kecil telah diberikan subsidi, dan itulah yang menyebabkan keberadaan listrik semakin diminati dan terjangkau sampai pelosok-pelosok.
Tetapi setiap ada rencana pengurangan subsidi listrik, mengapa masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari ekonomi rakyat yang harus menjadi korban? Kita menyaksikan di kota besar kehidupan malam semakin meriah dan ramai, restoran, mal, hotel, dan papan reklame terasa terang benderang berlebihan. Seolah-olah tidak terkena masalah kekurangan supply listrik. Sampai-sampai menjelang berbagai pemilu dan pemilihan Ketua Umum partai politikpun telah menyerap biaya besar untuk membuat papan reklame yang mempergunakan penerangan dengan listrik.
Upaya pemerintah untuk menghemat listrik kelihatannya tidak sepenuh hati dilakukakan. Selamanya tayangan televisi dalam penghematan listrik hanya ditujukan kepada masyarakat bawah. Seyogyanya gerakan penghematan listrik dilakukan terlebih dahulu oleh instansi-instansi pemerintah. Demikian juga dalam kebijakan penghematan tenaga listrik, beberapa negara telah memberlakukan peraturan bahwa papan reklame sudah harus memanfaatkan listrik tenaga surya.
Seharusnya penghematan listrik dilakukan bukan hanya di sisi penggunaan, melainkan juga harus dalam pembangkitan dan transmisi. PLN tidak pernah menjelaskan kepada masyarakat berapa besar efisiensi pembangkit listrik dan kehilangan karena pencurian, transmisi dan distribusi. Tetapi mengapa bebannya harus selama pelanggan yang harus membayar.
Listrik adalah bagian dari infrastruktur, yang seharusnya bukan hanya dihitung dari laba-rugi saja. Melainkan harus dihitung dari keuntungan dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Sebab itu diberlakukan subsidi oleh pemerintah. Subsidi yang memanfaatkan uang rakyat, yang dipungut melalui pajak dan restribusi. Tetapi sayangnya rakyat mendengar dan menyaksikan bagaimana uang pajak dikorupsi bersama oleh pengusaha, petugas pajak dan penegak hukum. Sayangnya penyelesaian masalah adanya kongkalikong pajak ini belum terselesaikan dengan memuaskan, malah seolah-olah berjalan tanpa semangat.
Masyarakat pelaku ekonomi rakyat masih terus dibayangi dengan berbagai pungutan resmi seperti restribusi dan pungutan tidak resmi seperti iuran keamanan dan sewa lahan lapak. Semoga saja wacana ataupun isu kenaikan terif-dasar-listrik bagi masyarakat menengah bawah-bawah hanya sekadar isapan jempol. (rahardi@ramelan.com)

Dimuat di harian Pos Kota 11 Juni 2010

LAGI-LAGI LISTRIK

Belum lama kita dihadapkan dengan ribut-ribut masalah pembatasan pemakaian bahan bakar premium, dan terus sekarang ini disambung dengan rencana kenaikan tarif-dasar-listrik. Sepertinya masyarakat strata menengah bawah dan bawah ini tidak hentinya didera masalah. Bukan saja masalah ekonomi melainkan juga masalah hidup dan kehidupan.
Listrik memang sudah menjadi keperluan hidup yang penting. Selain berfungsi untuk penerangan, masyarakat memerlukan juga informasi dan hiburan dengan memanfaatkan radio dan televisi. Ditambah sekarang ini untuk men-charge ponsel, yang sudah menjadi kebutuhan penting. Belum lagi pengusaha kecil yang memanfaatkan listrik untuk produksi. Memang perlu diakui bahwa bagi pelanggan kecil telah diberikan subsidi, dan itulah yang menyebabkan keberadaan listrik semakin diminati dan terjangkau sampai pelosok-pelosok.
Tetapi setiap ada rencana pengurangan subsidi listrik, mengapa masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari ekonomi rakyat yang harus menjadi korban? Kita menyaksikan di kota besar kehidupan malam semakin meriah dan ramai, restoran, mal, hotel, dan papan reklame terasa terang benderang berlebihan. Seolah-olah tidak terkena masalah kekurangan supply listrik. Sampai-sampai menjelang berbagai pemilu dan pemilihan Ketua Umum partai politikpun telah menyerap biaya besar untuk membuat papan reklame yang mempergunakan penerangan dengan listrik.
Upaya pemerintah untuk menghemat listrik kelihatannya tidak sepenuh hati dilakukakan. Selamanya tayangan televisi dalam penghematan listrik hanya ditujukan kepada masyarakat bawah. Seyogyanya gerakan penghematan listrik dilakukan terlebih dahulu oleh instansi-instansi pemerintah. Demikian juga dalam kebijakan penghematan tenaga listrik, beberapa negara telah memberlakukan peraturan bahwa papan reklame sudah harus memanfaatkan listrik tenaga surya.
Seharusnya penghematan listrik dilakukan bukan hanya di sisi penggunaan, melainkan juga harus dalam pembangkitan dan transmisi. PLN tidak pernah menjelaskan kepada masyarakat berapa besar efisiensi pembangkit listrik dan kehilangan karena pencurian, transmisi dan distribusi. Tetapi mengapa bebannya harus selama pelanggan yang harus membayar.
Listrik adalah bagian dari infrastruktur, yang seharusnya bukan hanya dihitung dari laba-rugi saja. Melainkan harus dihitung dari keuntungan dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Sebab itu diberlakukan subsidi oleh pemerintah. Subsidi yang memanfaatkan uang rakyat, yang dipungut melalui pajak dan restribusi. Tetapi sayangnya rakyat mendengar dan menyaksikan bagaimana uang pajak dikorupsi bersama oleh pengusaha, petugas pajak dan penegak hukum. Sayangnya penyelesaian masalah adanya kongkalikong pajak ini belum terselesaikan dengan memuaskan, malah seolah-olah berjalan tanpa semangat.
Masyarakat pelaku ekonomi rakyat masih terus dibayangi dengan berbagai pungutan resmi seperti restribusi dan pungutan tidak resmi seperti iuran keamanan dan sewa lahan lapak. Semoga saja wacana ataupun isu kenaikan terif-dasar-listrik bagi masyarakat menengah bawah-bawah hanya sekadar isapan jempol. (rahardi@ramelan.com)

Dimuat di harian Pos Kota 11 Juni 2010

RIBUT-RIBUT PREMIUM

Akhir-akhir ini pembicaraan mengenai pengurangan pemakaian bensin premium menjadi gunjingan lagi. Terutama adanya wacana yang ditujukan bagi sepeda motor. Walaupun untuk APBN 2010, DPR telah menyetujui kenaikan subsidi BBM menjadi 89,3 triliun rupiah. Disisi lain seorang menteri menyatakan bahwa pengurangan subsidi BBM, dimaksudkan untuk menambah anggaran bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Masya Allah, logikanya kemana? Bukankah melarang sepeda motor mempergunakan premium akan menambah kemiskinan?
Yang sangat janggal adalah wacana untuk melarang atau mengurangi pemakaian premium bagi kendaraan beroda dua atau sepeda motor. Apakah pemerintah tidak mengetahui fungsi dan keberadaan sepeda motor bagi rakyat di strata menengah kebawah. Kita semua menyadari betapa suasana lalulintas atau traffic di Jakarta yang sudah semerawut. Keberadaan sepeda motor yang malang melintang di semua sudut jalan, selap-selip diantara kendaraan sedan dan truk sudah sangat menyesakkan pengemudi lainnya. Mulai menyebalkan. Khususnya di pagi dan sore hari, persimpangan jalan di Jakarta sudah menjadi zona bebas undang-undang lalu lintas. Menurut beberapa sumber jumlah sepeda motor di Wilayah Polda Metro Jaya pada bulan Mei 2010 sudah melebihi 8 juta, setiap hari bertambah hampir 900 sepeda motor yang mendaftar. Jumlah sepeda motor ini sudah hampir sama dengan jumlah penduduk Jakarta. Apakah pertumbuhan semacam ini akan dibiarkan? Apa yang akan terjadi dengan lalulintas di Jakarta.
Pemerintah selalu melihat hanya dari sisi akibat sebuah kebijaksanaan yang diciptakannya sendiri. Sebetulnya yang harus dilihat adalah penyebabnya, kondisi lapangannya, atau peraturannya sendiri. Sepeda motor dibeli dan dipakai karena kebutuhan. Pemerintah memberikan berbagai ijin pemukiman, khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, semakin jauh dari kegiatan dan pusat ekonomi. Pembangunan pemukiman yang tidak diikuti dengan solusi transportasi, menambah kebutuhan akan transportasi praktis, yaitu sepeda motor. Pembangunan sistim transportasi pro rakyat, tidak akan selesai dalam waktu 2 atau 3 tahun. Seperti nasib monorel.
Harus dicari solusi lain dalam mengatasi transportasi Jakarta tanpa merugikan para pelaku ekonomi rakyat. Kalau cita-citanya hanya untuk mengurangi subsidi BBM, hilangkan saja premium. Karena kenyataannya kendaraan bermotor roda 4, lebih banyak mengkonsumsi bensin premium dibandingkan sepeda motor. Sebagai penggantinya bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas diberikan bantuan khusus. Atau SPBU premium hanya diperuntukkan bagi sepeda motor, dan dilarang bagi kendaraan bermotor lainnya.
Sepeda motor bagi sebagian besar pemakainya adalah alat yang vital untuk menunjang hidupnya. Alat transportaasi ke dan dari tempat kerja, atau sebagai alat produksi dalam perdagangan. Juga tidak kalah pentingnya sebagai alat angkutan umum perorangan ? ojek, yang mengisi kekurangan moda transportasi yang tidakdisediakan oleh pemerintah.
Pemerintah harus tegas dalam pemikirannya, mau mengurangi subsidi BBM dengan mengurangi pemakaian premium atau bermaksud mengurangi sepeda motor dari jalan raya? Tapi yang jelas jangan sampai pelaku ekonomi rakyat yang dirugikan. (rahardi@ramelan.com)
Dimuat di harian Pos Kota 28 Mei 2010