Beda nasib di LN

Beberapa waktu yang lalu terjadi gejolak di Mesir sungguh sangat memprihatinkan kita semua. Walaupun kita tidak melihat sendiri bagaimana warga negara Indonesia dalam keadaan bahaya dan prihatin, tetapi Presiden SBY telah mengambil keputusan yang berani. Keputusan yang mengamankan dan membela warga negara kita di luar negeri. Satu keputusan yang perlu dihargai.
Lain halnya dengan keadaan TKI dan TKW kita yang berada di kolong jembatan kota Jeddah, Saudi Arabia. Mereka sudah berada disana berbulan-bulan. Jumlahnya tidak ribuan, mungkin hanya puluhan atau ratusan. Pemberitaan dan tayangan televisi menggambarkan keadaan mereka yang sudah sangat mengkhawatirkan. Malahan ada yang sakit. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Bukankah TKI dan TKW kita juluki sebagai pahlawan devisa? Mengapa mereka dibiarkan begitu saja, dan untuk itu Presiden SBY pun tidak memegang kendali sendiri untuk menanggulanginya. Seperti biasa diserahkan kepada sistem.
Apa bedanya warganegara kita di Mesir dan di Jeddah. Memang kebanyakan warganegara kita yang berada di Mesir adalah mahasiswa. Di Mesir bahaya mengancam semuanya, sekitar 6000 orang, termasuk staf KBRI, sedangkan di Jeddah hanya sekumpulan TKI dan TKW. Apa begitu pemikiran yang berkuasa, sehingga terjadi perbedaan penanganannya.
Melakukan pemulangan warganegara Indonesia kita dari Mesir, Presiden membentuk Satgas yang diketuai oleh mantan Menlu. Menggunakan pesawat terbang, diselesaikan dalam waktu singkat. Merekapun ditampung di Asrama Haji sebelum dipulangkan kedaerah asalnya. Semua atas biaya negara. Hebat. Disambut oleh Presiden dan Ibu Negara dipenampungan Asrama Haji. Luar biasa. Disambut Wapres dan Menteri Luar Negeri di Bandara Sukarno-Hatta. Ada apa ini?
Memang kita tahu bahwa rejeki adalah pemberiah Allah SWT. Demikian juga nasib. Tapi apakah perlakuan terhadap warganegara harus berbeda? Apakah nasib pelaku ekonomi rakyat yang harus mencari pekerjaan sampai mengalami pelecehan dan ditelantarkan di negeri orang, harus mencari jalannya sendiri?
Pernyataan Menteri Luar Negeri bahwa pemerintah akan melakukan evakuasi warganegara dari negara-negara yang sedang menghadapi konflik politik menimbulkan pertanyaan. Bagaimana dengan nasib para pahlawan devisa kita yang terlantar di kolong-kolong jembatan di Jeddah?
Memang kita sedang menghadapi berbagai kesenjangan. Ekonomi, pelayanan publik selalu ada perbedaan antara golongan dalam masyarakat. Sebaiknya pemerintah memikirkan kembali kebijakannya untuk para TKI dan TKW. Janganlah mereka dibiarkan hidup tak menentu sehingga membawa citra buruk bangsa ini.
Akhirnya, setelah berbulan-bulan terombang ambing, akhirnya pemerintah juga telah menyelamatkan mereka. Alhamdilillah. Terima kasih pak SBY. (rahardi@ramelan.com)

Beda: minum

Masih banyak masyarakat kita tidak dapat menikmati air PAM, yang ternyata juga tidak dapat langsung diminum. Termasuk mereka yang tinggal di tengah kota Jakarta. Sebab itu berbagai merek air minum kemasan sudah lama secara luas dimanfaatkan oleh kita. Tentu dengan harga yang berbeda. Bagi masyarakat yang mampu, dengan sekitar 13 ribu rupiah bisa mendapat satu galon air. Bagi yang keuangannya terbatas, masyarakat yang tinggal di rumah kontrakan misalnya, membeli air minum isi ulang dengan harga 3 ribu untuk 1 galon. Ada juga keluarga elit kita yang minum khusus air kemasan yang diimpor dari Fiji. Soknya!! Bagi yang uangnya pas-pasan memilih memasak air yang bersumber dari sumur. ?Rasanya enak juga, pak?, komentar penduduk pinggiran Jakarta yang belum terjangkau oleh PAM.
Siapa yang tidak senang minum kopi. Sampai kopi yang termahal didunia ?kopi luwak? mulai banyak dikenal. Jangan kaget di sebuah kafe harganya sampai 100 ribu untuk satu cangkir. Beberapa kafe merek luar negeri yang keren di Jakarta membandrol satu cangkir kopi sampai 30 puluh ribu rupiah. Tentu saja minum kopi di kafe semacam itu, bukan sekedar minum kopi melainkan juga menikmati udara sejuk dengan AC, latar belakang musik, suasana santai. Kadang-kadang dipergunakan juga untuk pertemuan bisnis ataupun sekedar ngobrol dengan teman-teman. Tidak jarang yang bekerja atau menyelesaikan pekerjaan dengan komputernya di kafe. Lain halnya dengan para pengemudi yang sedang menunggu majikannya, juga bisa menikmati kopi dari penjaja keliling yang ada di tempat parkir. Dengan 2 sampai 3 ribu rupiah sudah bisa menikmati kopi panas sampil ngobrol dengan rekan satu profesi. Panas dan bau gas dan jongkok. Kadang-kadang terdengar musik dangdut dari hp. Nikmat juga, hahaha.
Kalau tidak mau minum kopi, bisa juga minum teh. Teh panas pahit di warung nasi gratis. Tetapi kalau teh manis bisa sampai 2 ribu rupiah. Maklum gula sedang mahal, harus impor lagi. Mereka yang minum di warung semacam ini, tidak sadar bahwa yang diminum teh dengan kwalitas yang paling jelek. Kadang-kadang bukan hanya daunnya melainkan sudah campur dengan batangnya. Maklum yang kwalitas bagus diekspor. Minum teh di kafe, lain certitanya. Macam-macam jenis teh dan rasanya, ada yang impor dari China atau Sri Lanka. Teh hijau, teh hitam, teh oolong, dan lainnya. Ada juga teh merek luar negeri, yang kebanyakan tehnya diimpor dari Indonesia. Pasti yang kwalitasnya terbaik. Harganya macam-macam, bisa mencapai 10 sampai 15 ribu rupiah untuk satu cangkir.
Air tebu, cincau, dan minuman tradisional lainnyapun sudah masuk mal dan restoran, termasuk jamu. Tentu dengan harga yang berlipat dibandingkan pedagang keliling atau jamu gendong.
Memang hidup ini penuh dengan perbedaan, selain makan dan minum yang berbeda, masih banyak kebutuhan dasar lainnya yang berbeda. Itulah ciri masyarakat yang heterogen? Atau ke tidak adilan? (rahardi@ramelan.com)

Beda: minum

Masih banyak masyarakat kita tidak dapat menikmati air PAM, yang ternyata juga tidak dapat langsung diminum. Termasuk mereka yang tinggal di tengah kota Jakarta. Sebab itu berbagai merek air minum kemasan sudah lama secara luas dimanfaatkan oleh kita. Tentu dengan harga yang berbeda. Bagi masyarakat yang mampu, dengan sekitar 13 ribu rupiah bisa mendapat satu galon air. Bagi yang keuangannya terbatas, masyarakat yang tinggal di rumah kontrakan misalnya, membeli air minum isi ulang dengan harga 3 ribu untuk 1 galon. Ada juga keluarga elit kita yang minum khusus air kemasan yang diimpor dari Fiji. Soknya!! Bagi yang uangnya pas-pasan memilih memasak air yang bersumber dari sumur. ?Rasanya enak juga, pak?, komentar penduduk pinggiran Jakarta yang belum terjangkau oleh PAM.
Siapa yang tidak senang minum kopi. Sampai kopi yang termahal didunia ?kopi luwak? mulai banyak dikenal. Jangan kaget di sebuah kafe harganya sampai 100 ribu untuk satu cangkir. Beberapa kafe merek luar negeri yang keren di Jakarta membandrol satu cangkir kopi sampai 30 puluh ribu rupiah. Tentu saja minum kopi di kafe semacam itu, bukan sekedar minum kopi melainkan juga menikmati udara sejuk dengan AC, latar belakang musik, suasana santai. Kadang-kadang dipergunakan juga untuk pertemuan bisnis ataupun sekedar ngobrol dengan teman-teman. Tidak jarang yang bekerja atau menyelesaikan pekerjaan dengan komputernya di kafe. Lain halnya dengan para pengemudi yang sedang menunggu majikannya, juga bisa menikmati kopi dari penjaja keliling yang ada di tempat parkir. Dengan 2 sampai 3 ribu rupiah sudah bisa menikmati kopi panas sampil ngobrol dengan rekan satu profesi. Panas dan bau gas dan jongkok. Kadang-kadang terdengar musik dangdut dari hp. Nikmat juga, hahaha.
Kalau tidak mau minum kopi, bisa juga minum teh. Teh panas pahit di warung nasi gratis. Tetapi kalau teh manis bisa sampai 2 ribu rupiah. Maklum gula sedang mahal, harus impor lagi. Mereka yang minum di warung semacam ini, tidak sadar bahwa yang diminum teh dengan kwalitas yang paling jelek. Kadang-kadang bukan hanya daunnya melainkan sudah campur dengan batangnya. Maklum yang kwalitas bagus diekspor. Minum teh di kafe, lain certitanya. Macam-macam jenis teh dan rasanya, ada yang impor dari China atau Sri Lanka. Teh hijau, teh hitam, teh oolong, dan lainnya. Ada juga teh merek luar negeri, yang kebanyakan tehnya diimpor dari Indonesia. Pasti yang kwalitasnya terbaik. Harganya macam-macam, bisa mencapai 10 sampai 15 ribu rupiah untuk satu cangkir.
Air tebu, cincau, dan minuman tradisional lainnyapun sudah masuk mal dan restoran, termasuk jamu. Tentu dengan harga yang berlipat dibandingkan pedagang keliling atau jamu gendong.
Memang hidup ini penuh dengan perbedaan, selain makan dan minum yang berbeda, masih banyak kebutuhan dasar lainnya yang berbeda. Itulah ciri masyarakat yang heterogen? Atau ke tidak adilan? (rahardi@ramelan.com)

Memang beda: makan

Selama ini memang dirasakan banyak perbedaan dalam kehidupan sehari-hari antara berbagai lapisan masyarakat kita. Kadang-kadang perbedaan seperti bumi dengan langit. Perbedaan ini sangat dirasakan oleh masyarakat kalangan ekonomi rakyat. Diawali sewaktu saya mengantar isteri ke sebuah toko buah mewah dengan sebagian besar buah-buahan impor dan cemilan impor juga, saya terhenjak melihat perbedaan yang terjadi. Sungguh terkejut ketika mengetahui satu pak buah jambu harganya 61 ribu rupiah yang berisi 6 buah. ?Sudah jangan kaget itu jambu import?, kata isteri saya yang memperhatikan saya sedang geleng-geleng kepala. Kemudian sayapun keliling toko tersebut dan memperhatikan berbagai jenis buah dan cemilan yang mayoritas impor. Bentuk, ukuran dan warnanya sangat menarik pembeli, apalagi dibandingkan dengan berbagai jenis buah yang dijual di pasar tradisional. Harganya jangan ditanya.
Jadi sebuah jambu air harganya 10 ribu rupiah. Lalu saya membandingkan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat bawah dengan 10 ribu rupiah. Di Bali misalnya, saya ngobrol dengan seorang pedagang nasi keliling yang menjajakan dagangannya dari satu toko ke toko lainnya. Satu bungkus nasi seribu rupiah, sayur dan lauk pun 1000 rupiah. ?Jadi nasi campur 3000 rupiah, pak?, katanya sambil memandang saya. Penjaga toko membeli 2 bungkus nasi, ditambah sayur dan lauk, jadi 4 ribu rupiah. Sama dengan hanya setengah jambu. Kita juga mengenal nasi kucing di Yogya, dengan harga sekitar 3 ribu rupiah. Di Jakarta, yang paling murah mie kosong seharga 3 ribu rupiah. Tetapi rata-rata harga mie baso, ketoprak, kupat tahu, ataupun lontong sayur sekitar 6000 rupiah satu porsi. Jadi demikian nilai kebutuhan sekali makan seorang dari masyarakat bawah, tidak sampai senilai sebuah jambu import. Apa yang salah?
Mari kita lihat, berapa harus dikeluarkan uang untuk kelas menengah kita makan di food court atau restoran sederhana. Tidak kurang dari 20 ? 30 ribu rupiah harus dikeluarkan untuk sekali makan. Sedangkan di restoran mewah, ada makanan dengan harga sampai 200 ribu atau lebih. Jadi sama dengan makan satu bulan untuk penjaga toko di Bali.
Kita dikagetkan dengan kematian satu keluarga yang makan tiwul di Jawa Tengah, dan masih ada masyarakat yang terpaksa makan nasi aking. Kita menyaksikan siaran satu stasiun televisi yang memperlihatkan kakek yang sudah 2 hari tidak makan. Bisa kita bayangkan bahwa beras termurah yang ada di pasar seharga sekitar 6000 rupiah per kilogram, tidak sampai harga sebuah jambu. Kenyataannya masyarakat yang paling bawah tidak bisa menjangkaunya. Untung kalau mendapatkan raskin, yang dijanjikan tidak akan dinaikkan harganya 1.600 rupiah pada tahun 2011. Bandingkan dengan beras pulen dan enak yang harganya sampai sekitar 20 ribu rupiah satu kilonya, yang bisa didapatkan di perbagai supermarket.
Mengapa perbedaan itu sedemikian lebarnya? Selain harga nasi dan beras apalagi? (rahardi@ramelan.com)

Tahun kegelisahan dan harapan

Tahun 2010 yang baru kita tinggalkan telah memberikan kepada kita berbagai peringatan. Selain gempa bumi dan tsunami, juga murkanya beberapa gunung api seperti Merapi dan Bromo. Bencana alam telah membawa duka terutama kepada masyarakat kurang mampu dan pelaku ekonomi rakyat. Selain kehilangan yang dikasihi, juga kerusakan materi dan kesusahan masa depan. Ternak dan ladang pertanian mereka habis bersama dengan debu vulkanik dan banjir lahar dingin. Walaupun para pemimpin masih terus optimis dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi kalangan bawah belum dapat merasakannya.
Dipenghujung tahun 2010, kita juga diberi anugrah munculnya solidarisme spontan dalam persepak bolaan. Solidarisme yang lahir karena kebanggan yang dilakukan oleh 22 olahragawan Timnas sepakbola beserta para pelatihnya, bukan oleh organisasi atau yang memimpinnya. Solidarisme yang tidak dikomandoi oleh politisi atau pemimpin, melainkan solidarisme yang muncul karena kebanggaan atas prestasi. Solidarisme para suporter yang menggelinding menjadi nasionalisme.
Solidarisme yang kedua adalah gerakan melawan keangkuhan dan kesombongan politisi dalam menentukan kedudukan Sultan Yogya dalam pemerintahan DIY. Ketidak pekaan atas tradisi dan budaya yang ada di Yoyakarta, disederhanakan dengan cara survey atau jajak pendapat penduduk DIY. Penduduk DIY, bukan hanya warga Yogya, melainkan sudah campur dan hampir semua daerah Nusantara ada wakilnya. Sebagai pendatang sebagian besar tidak mengenal hubungan emosional antara warga Yogya dan Sultannya. Yang harus di survey adalah pendapat warga Yogya yang tersebar diseluruh Nusantara. Keadaan ini telah memicu munculnya solidarisme antar warga Yogya, serta didukukng oleh mereka yang masih menghormati kearifan dan budaya lokal.
Tahun 2011 dikatakan oleh para penerawang angka, diisi oleh hari-hari penting seperti 1.1.11 atau hari pertamaTahun Baru, 11.1. 11, dan 1.11.11 serta 11.11.11. Tetapi yang jelas masyarakat akan dihadapkan dengan pembatasan pemakaian bbm bersubsidi atau premium dan solar, walaupun tidak akan diberlakukan kepada kemndaraan komersial, tetapi tetap dampaknya akan sangat nyata. Pengaruh perubahan cuaca dan dampak bencana gunung api menyebabkan meningkatnya harga beras dan sayuran serta ikan pada tahun 2011.
Meningkatnya perekonomian dan daya saing kita didunia, perlu diikuti oleh pengurangan impor dari Cina. Banyak sekali produk yang menjadi andalan industri kecil telah diterjang oleh produk buatan Cina. Mainan anak-anak, bukan saja membanjiri Pasar Prumpung atau Pasar Gembrong, tetapi sudah memasuki warung-warung di gang sempit. Belum lagi berbagai jenis makanan yang ada di berbagai supermarket, yang tidak berlabel bahasa Indonesia sudah sangat meresahkan. Bukan saja Warteg atau warung nasi yang dipungli, PKL pun tidak luput dari jarahan penguasa partikelir. Sering menimbulkan kegelisahan.
Tetapi harapan tetap ada, munculnya solidarisme secara spontan, tanpa aba-aba dari siapapun juga, munculnya gerakan mensejahterakan rakyat secara sungguh-sungguh. Semoga para politisi dan pemimpin bangsa ini lebih membuka hatinya. Mendengar dengan perasaan, melihat dengan mata hati, dan bernafas bersama masyarakat bawah. Selamat Tahun Baru 2011. (rahardi@ramelan.com)
Dimuat di Harian Pos Kota 4 Januari 2011

MERDEKA, DEMOKRASI DAN EKONOMI

Dalam bulan ini kita merayakan kemerdekaan yang ke 65. Para pejuang yang bertempur dengan senjata maupun yang bertempur dengan diplomasi sudah hampir semuanya meninggalkan kita untuk selamanya. Taman pahlawan diseluruh nusantara sudah mulai penuh. Sedang kita yang masih hidup sekarang dalam kemerdekaan, mungkin hanya mempunyai kenangan masa kecil yang samar-samar akan penjajahan dan masa perjuangan.
Sejauh mana kita telah memanfaatkan dan menikmati sebagai bangsa yang merdeka? Kita merdeka untuk dapat mengurus sendiri, seperti politik, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan. Tetapi dalam perjalanan sejarah sebagai bangsa yang merdeka, masih banyak masalah kesejahteraan dan kemiskinan yang masih jauh dari yang kita bayangkan dan cita-citakan.
Para politisi, sejak beberapa tahun ini telah menikmati kemerdekaannya dengan adanya proses demokratisasi. Mereka menamakannya reformasi, yang dinikmati politisi yang berkuasa, puluhan partai politik baru dan para pemimpin didaerah otonomi, yang mereka namakan demokrasi. Karena mereka dipilih langsung oleh rakyat, dengan menghalalkan segala cara. Walaupun demokrasi yang sebetulnya berarti bahwa rakyat yang berkuasa, tetapi kenyataannya tidaklah demikian.
Tetapi apa artinya kemerdekaan dan demokrasi bagi ekonomi bagi sebagian besar rakyat. Justru menjelang HUT ke 65 Republik Indonesia, dirasakan semua harga barang pokok, yang dulu sering disebut sembako, semakin membebani masyarakat. Kebetulan tahun ini bersamaan dengan bulan suci Ramadhan. Beban itu semakin terasa menghadapi Hari Raya yang seharusnya diselenggarakan dengan kebahagiaan dan berbagi dengan masyarakat miskin. Para menteri dan kepala daerah mengadakan pemeriksaan harga-harga di pasar. Mereka menyatakan bahwa stok bahan makanan akan terjamin dan harga stabil. Mungkin maksudnya stabil tinggi, karena pada dasarnya harga telah naik. Elpiji pengganti minyak tanah banyak masalah, katanya harganya akan disesuaikan, maksudnya dinaikkan. Bahan bakar lainnya seperti yang telah dijanjikan pemerintah, seperti briket batu bara dan minyak jarak, sudah tidak terdengar lagi beritanya.
Bagi masyarakat ekonomi lemah, kehidupan sekarang ini terasa semakin berat. Sebagai pedagang kaki lima terus dibebani pungutan liar, dan dikejar-kejar Satpol PP, lapak di pasar tradisional sudah penuh, kalaupun ada harganya melambug, masuk pasar modern tidak mampu. Pengrajin dan pelaku industri kecil harus terus bersaing dengan industri besar dan industri Cina. Tempat tinggal semakin tergusur kepinggir. Perjalanan mencari nafkah semakin mahal. Angkot, opelet, dan metro mini semakin kumuh. Naik sepeda motor semakin terjepit diantara sedan dan sirene pengawal pejabat. Ekonomi masyarakat belum merdeka, muncul penjajah-penjajah baru, penjajah ekonomi. Mengapa para pemimpin membiarkannya?
Semoga saja dalam hari peringatan kemerdekaan yang ke 65, dan dalam bulan suci Ramadhan, pemimpin-pemimpin bangsa ini akan lebih peka melihat keadaan kehidupan masyarakat ekonomi lemah.
Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 65. Selamar menunaikan ibadah puasa. (rahardi@ramelan.com)
Dikirim ke Pos Kota tgl 16 Agustus 2010

kita bayangkan dan cita-citakan.
Para politisi, sejak beberapa tahun ini telah menikmati kemerdekaannya dengan adanya proses demokratisasi. Mereka menamakannya reformasi, yang dinikmati politisi yang berkuasa, puluhan partai politik baru dan para pemimpin didaerah otonomi, yang mereka namakan demokrasi. Karena mereka dipilih langsung oleh rakyat, dengan menghalalkan segala cara. Walaupun demokrasi yang sebetulnya berarti bahwa rakyat yang berkuasa, tetapi kenyataannya tidaklah demikian.
Tetapi apa artinya kemerdekaan dan demokrasi bagi ekonomi bagi sebagian besar rakyat. Justru menjelang HUT ke 65 Republik Indonesia, dirasakan semua harga barang pokok, yang dulu sering disebut sembako, semakin membebani masyarakat. Kebetulan tahun ini bersamaan dengan bulan suci Ramadhan. Beban itu semakin terasa menghadapi Hari Raya yang seharusnya diselenggarakan dengan kebahagiaan dan berbagi dengan masyarakat miskin. Para menteri dan kepala daerah mengadakan pemeriksaan harga-harga di pasar. Mereka menyatakan bahwa stok bahan makanan akan terjamin dan harga stabil. Mungkin maksudnya stabil tinggi, karena pada dasarnya harga telah naik. Elpiji pengganti minyak tanah banyak masalah, katanya harganya akan disesuaikan, maksudnya dinaikkan. Bahan bakar lainnya seperti yang telah dijanjikan pemerintah, seperti briket batu bara dan minyak jarak, sudah tidak terdengar lagi beritanya.
Bagi masyarakat ekonomi lemah, kehidupan sekarang ini terasa semakin berat. Sebagai pedagang kaki lima terus dibebani pungutan liar, dan dikejar-kejar Satpol PP, lapak di pasar tradisional sudah penuh, kalaupun ada harganya melambug, masuk pasar modern tidak mampu. Pengrajin dan pelaku industri kecil harus terus bersaing dengan industri besar dan industri Cina. Tempat tinggal semakin tergusur kepinggir. Perjalanan mencari nafkah semakin mahal. Angkot, opelet, dan metro mini semakin kumuh. Naik sepeda motor semakin terjepit diantara sedan dan sirene pengawal pejabat. Ekonomi masyarakat belum merdeka, muncul penjajah-penjajah baru, penjajah ekonomi. Mengapa para pemimpin membiarkannya?
Semoga saja dalam hari peringatan kemerdekaan yang ke 65, dan dalam bulan suci Ramadhan, pemimpin-pemimpin bangsa ini akan lebih peka melihat keadaan kehidupan masyarakat ekonomi lemah.
Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 65. Selamar menunaikan ibadah puasa. (rahardi@ramelan.com)
Dikirim ke Pos Kota tgl 16 Agustus 2010

WARTEG DIPUNGLI

Penerapan pajak untuk warteg atau warung Tegal telah menjadi polemik didalam masyarakat Jakarta atau DKI. Asal-usulnya adalah kehendak Pemda DKI untuk menerapkan keputusan DPRD DKI tentang penerapan pajak bagi rumah makan seperti Warteg.
Yang menjadi heran bagi kita semua, katanya anggota DPRD adalah wakilnya rakyat. Termasuk rakyat kecil baik pengelola maupun pelanggan warteg atau warung-warung lainnya. Bukannya para anggota dewan terhormat itu membela pemilihnya, melainkan malah ingin terus membebani rakyatnya. Memangnya mau apalagi? Sedang Pemda dengan dalih ?harus? melaksanakan keputusan dewan, tanpa mikir jauh terus akan melaksanakan. Sepertinya tidak punya nurani lagi.
Ekonomi di Jakarta, termasuk gedung-gedung mewah, baik mal, kantor pemerintah, apartemen dan hotel, kawasan perumahan mewah, telah dibangun karena adanya tenaga atau kuli konstruksi yang penghasilannya ditekan. Mereka masih bisa hidup dan mempunyai tenaga berkat tukang makanan keliling, gerobak dorong dan warung-warung tempat mereka makan. Mereka terbatas mengeluarkan penghasilannya untuk makan dengan bujet 4000 ? 5000 rupiah, untuk sekali makan. Sekedar dapat nasi dengan telor atau nasi dengan sayur dan ikan asin. Warung-warung tenda disekitar gedung perkantoran kalau siang dipadati pegawai kantor yang mempunyai bujet makan siang sekitar 10 ribu rupiah. Supir dan tukang parkir mendapat layanan dari ibu-ibu yang berjualan disekitar pelataran parkir, termasuk di Bandara Cengkareng dan parkir timur Senayan. Keberadaan merekalah yang bisa menempatkan ekonomi Jakarta, bisa bersaing dengan kota-kota besar lainnya di Asia.
Dalam rubrik yang sama di harian ini, saya sudah beberapa kali menulis bahwa para pedagang tersebut tidak pernah terlepas dari ?pajak? berupa pungutan liar (pungli). Contohnya gerobak tahu yang mangkal di kolong jembatan layang Cibubur, harus mengeluarkan uang 100 ribu ssetiap minggu untuk ?keamanan? dan preman. Kalau dihitung setahun, maka pungutannya sudah melebihi 4 juta rupiah. Warteg Bahari, milik ibu Ati asal Pemalang, yang berukuran 3X4 meter, dipinggiran kota, sewanya sekitar 500 ribu sebulan, iuran kebersihan dan keamanan 200 ribu, ?pajak? atau ?restribusi? atau apapun namanya tanpa tanda terima 200 ribu setiap bulan. Beberapa warung sejenis, seperti warteg, mempunyai paguyuban yang menyelesaiakan masalah ?pajak? dan ?restribusi? dengan yang ?berwewenag? atau ?berkuasa?.
Seharusnya para anggota dewan dan pemimpin di Pemda, turun kebawah dan bersama para stafnya untuk mencari makan siang di warung-warung disekitar kantornya. Jangan jauh-jauh, berjalanlah dibelakang gedung-gedung perkantoran di jalan Gatot Subroto, Sudirman dan Thamrin. Atau gang-gang sempit disekitar Menteng, Kuningan atau Kebayoran.
Para pedagang sudah muak dibebani ?pajak? dan ?pungutan? oleh yang ?berkuasa?. Bukankah kehidupan lapisan masyarakat bawah yang ingin diperbaiki? Seharusnya mereka dibebaskan dari segala pungli tersebut. Mengapa mereka justru yang akan dikenakan beban tambahan? Kalau pemerintah daerah memerlukan tambahan anggaran, bebankalah kepada restoran dan hotel mewah beserta pengunjungnya.
DPRD janganlah bekerja hanya sekedar melaksanakan peraturan dan demokrasi, dengan mangabaikan naluri, kearifan dan rasa keadilan. Berbagai keputusan dan peraturan yang membani masyarakat bawah, seperti pajak warung, bukan hanya tidunda melainkan harus dihilangkan. Semoga didengar!!!(rahardi@ramelan.com)
Dimuat di Harian Pos Kota tanggal 14 Desember 2010

ROTAN PLASTIK

?Saya sering tidak mengerti apa yang dipikirkan bapak-bapak diatas?, Iyas memulai pembicaraannya dengan nada kesal. Nama aslinya Muhamad Yasin asal Maninjau, Minang, sudah 3 tahun berubah profesinya menjadi pengrajin rotan. Selain berjualan, ia juga melayani servis dan perbaikan kursi rotan. ? Akhir-akhir ini pekerjaan servis kursi rotan bertambah banyak?, sambil menunjuk beberapa kursi yang sedang diperbaiki. ?Banyaknya pembeli yang mencari kursi rotan dari plastik, saya terpaksa juga menyediakan kursi yang terbuat dari rotan plastik?. ?Memang aneh negara kita ini, pak. Rotan yang bagus diekspor atau diselundupkan ke Filipinan atau Cina. Lalu mereka yang membuat produk rotan yang digemari di luar negeri. Sedangkan kita dijejeli rotan plastik asal Cina, dengan harga yang lebih murah. Saya nggak ngerti Pak?, keluhnya. Iyas yang menyandang ijazah SMK, bersama keluarganya tinggal di petak kontrakan di sekitar Cimanggis dengan sewa 350 ribu satu bulan. Sedangkan untuk tempat usahanya ia menyewa ruangan 5 X 7 meter dengan harga kontrak 2,5 juta setahunnya. ?Alhamdulillah, lokasinya baik?.
Ditempat kerjanya ia melengkapi dengan berbagai peralatan tukang yang cukup. ?Dulu saya beli 200 ribu rupiah?, katanya sambil memberikan perintah kepada mantunya yang ikut bekerja. ?Dia tamat SMP, sedang dua anak saya lulusan SMU dan yang satu lagi masih di SMP?. Untuk servis sebuah kursi rotan, ia hargai antara 250 sampai 300 ribu rupiah. Rata-rata bahan yang dipakai sebanyak 1,5 kilo rotan. ?Harga rotan naik terus pak, KW1 60 ribu per kilonya, sedangkan KW2 50 ribu rupiah?. Memang kita ketahui ada ketidak jelasan kebijakan kita akan bahan-bahan baku yang diekspor. Sedangkan pengrajin banyak membutuhkan bahan baku untuk bisa meneruskan pekerjaannya. Akibatnya harga rotan di dalam negeri jadi mahal. Sebagai pengganti rotan, sekarang menumpuk rotan plastik asal Cina, harganyapun miring.
Setiap hari Pak Iyas masih dapat menyisihkan penghasilannya sekitar 100 sampai 150 ribu rupiah, setelah dikurangi untuk pembelian material seperti rotan, plitur, dan ampelas. Jakarta masih menjadi tempat favorit teratas bagi pendatang untuk mengadu nasib. Walaupun persaingan bertambah, tetapi jaminan hidup di Jakarta tetap lebih baik. ?Kawan-kawa saya dari Maninjau kebanyakan pengrajin, pak. Macam-macam kegiatannya, dan mereka tinggal tidak jauh dari kontrakan kami?, katanya dengan antusias.
Biasanya kita mengenal kawan-kawan asal Minang, menjadi pedagang atau membuka warung, kedai atau rumah makan Padang. Kebanyakan para pedagang ini biasanya datang dari daerah Pariaman. Rupanya ada juga kearofan lokal yang terus terpelihara.
?Ini saya sedang dapat rejeki, pak, ada order memperbaiki satu set kursi rotan. Bapaknya memberi uang muka sekitar 70 persen?, sambil tertawa. Pak Iyas menceritakan juga pernah ada yang memperbaiki kursi rotan, tetapi setelah selesai baru diambil setelah 3 bulan. ?Kalau begitu rugi saya, uang tertahan?. Begitulah nasib para pelaku ekonomi non formal atau ekonomi rakyat. (rahardi@ramelan.com)
dimuat tanggal 30. Nopember 2010

MUSEUM TEKSTIL DAN PECEL

Hari itu jalan menuju Museum Tekstil, luar biasa macetnya. Menurut cerita sudah merupakan kejadian sehari-hari, apalagi menjelang puasa, banyak grosir yang berbelanja di Pasar Tanah Abang. Sambil melihat pekerjaan renovasi gedung yang akan dimanfaatkan sebagai Galeri Batik, saya sempat jalan menelusuri trotoar yang penuh dengn pedagang barang bekas atau loakan. Sungguh pemandangan yang menarik kebanyakan barang listrik bisa berfungsi. Tetapi sayangnya para pedagang loak ini tidak tertata baik, mereka juga berdagang di sepanjang pagar Museum Tekstil. Museum yang megah tertutup kekumuhan. Siapa yang mau mengatur. Katanya Tahun Kunjungan Museum, tapi tidak tersentuh sama sekali.
Tetapi yang mau diceritakan adalah mengenai Ibu Munarsih yang menurutnya umurnya sudah 56 tahun. Mempunyai dua anak dan 4 cucu. Anaknya yang satu bermukim di Lampung, dan yang satu lagi tinggal di kampungnya di Klaten. Kedua anaknya mengenyam sekolah sampai tamat SD. Semenjak suaminya meninggal Bu Mursinah hanya sesekali pulang ke desanya.
Ia datang ke Jakarta waktu usianya masih 14 tahun, dan sejak itu ia belajar berjualan pecel disekitar Tanah Abang. Bersama suaminya pernah memiliki rumah di Jakrta, tetapi kena gusur pembangunan Pasar Tanah Abang dan komplek sekitarnya. Sekarang ia menempati kontrakan dengan sewa 300 ribu rupiah setiap bulannya. Jualan pecel ia terus kerjakan sampai sekarang, ?habis itu yang saya bisa pak?, katanya dengan senyum yang khas. Walaupun tidak bisa membaca, ia bisa mengenal mata uang, ?kalau uang saya tahu lah, pak?.
Setiap hari ia mangkal di Sekolah di jalan Jati Petamburan, kadang-kadang di Jalan KS Tubun. Menggunakan tampah yang lebar, berbagai sayuran yang telah direbus menjadi komponen utama pecelnya. Ada juga lontong, tahu, kerupuk, dan rempeyek kacang.
?Untuk belanja setiap hari saya belanja 200 ribu rupiah. Tapi sekarang dengan 300 ribu dapatnya jadi kurang?, katanya sambil menunduk. ?Bagaimana ya Pak SBY itu?, keluhnya. Satu pincuk pecel ia jual dengan harga 3000 rupiah, sudah termasuk lontong. ?Kalau tambah gorengan, lain lagi harganya?.
Hampir setiap hari dagangannya habis terjual. Hari itu saya bersama ibu-ibu Yayasan Batik Indonesia, karyawan Museum Tekstil, dan para pekerja yang sedang merenovasi bakal Galeri Batik, menikmati pecel Bu Munarsih. ?Hari ini rejeki saya pak. Tidak usah ngider dagangannya sudah habis?, ucapnya dengan aksen Jawa yang masih kental.
Bu Munarsih contoh orang yang ulet, konsisten jualan pecel. Ia tidak punya cita-cita untuk mendirikan restoran. Tidak juga berhasrat untuk berjualan sebagai PKL. Sampai kapan Bu Munarsih masih berjualan? Adakah perlindungan sosial baginya?
Bu Munarsih hanya melihat sampai besok, bahwa dagangannya akan laku dan bisa membawa pulang hasil bersih sekitar 75 ribu.
Digedung kura-kura hijau yang mewakili Bu Munarsih rebutan mendapatkan uang 200 juta untuk membuat rumah aspirasi, dan rebutan uang perjalanan dinas. Aspirasinya siapa dan jalan-jalan untuk apa? Rupanya mereka tidak cukup peka mewakili Bu dan masyarakatnya . (rahardi@ramelan.com)

Dikirim ke Pos Kota tgl 26 September jam 6.53