MUDIK DAN BALIK

Setelah ?pesta kemenangan? berlalu, kita kembali ke rutinitas sehari-hari seperti semula. Apakah kita sudah menjadi ?fitri? sekarang ini? Sangat tergantung dari kita masing-masing serta partai politik dan para elitnya. Mari kita lihat saja dihari-hari yang akan datang. Semoga terjadi perbaikan.
Awal mudik, kita sudah dibingungkan oleh prilaku pemerintah, yang telah mencantumkan hari raya Idul Fitri pada kalender tg 29 Agustus 2011. Semua perencanaan, mulai persiapan makanan, halal-bihalal, sampai pemesanan tiket kereta apai, kapal dan pesawat terbang telah disesuaikan. Tetapi secara mendadak [emerintah memutuskan lain, hari raya tg 30 Agustus. Banyak pertimbangan yang dibacakan, ternyata tidak benar. Sekali lagi terjadi pembohongan publik. Apakah agama juga sudah dipolitisasi? Anehnya lagi, pembangkangan atas keputusan pemerintah tersebut tidak mendapat hukuman ataupun teguran. Elit politik pemerintah maupun legislator juga telah melanggar keputusan pemerintah tersebut. Aneh negara kita ini.
Kembali mudik dan arus balik telah ditandai dengan berbagai kecelakaan, dan kebanyakan adalah pengendara sepeda motor. Yang meninggalpun kebanyalan mereka yang bersepeda motor. Kebanyakan korban adalah para pelaku ekonomi rakyat, yang berpenghasilan pas-pasan. Memanfaatkan sepeda motor, bukan cita-cita mereka, melainkan satu-satunya pilihan. Keterpaksaan. Tetapi mengapa pemerintah seolah-olah membiarkan hal tersebut terjadi setiap tahun. Membiarkan terjadinya kecelakaan jalan, membiarkan terjadinya korban. Korban diantara yang paling tidak mampu.
Sudah saatnya pemerintah dan legislator mengajak para cendikiawan untuk memikirkan keperluan rakyat ini. Sangat mendesak. Harus keluar dari kebiasaan sekarang ini. Jangan hanya berpikiran menambah panjang dan lebar jalan, atau menambah gerbong kereta api, atau menambah ferry penyeberangan. Ataupun menambah anggota kepolisian sepanjang jalan. Tradisi dan budaya mudik, bukan hanya di Indonesia sewaktu lebaran. Di negara lainpun seperti China, Jepang, Korea, Amerika dan negara-negara Eropa, mempunyai tradisi mudik juga. Memang pada waktu dan untuk tujuan yang berbeda.
Untuk jangka pendek kita tidak mungkin mengurangi jumlah sepeda motor. Tetapi bagaimana caranya membawa ketempat tujuan. Sehingga pemiliknya bisa memanfaatkan di kampungnya waktu lebaran. Itu juga yang mereka perlukan dan inginkan. Banyak jalur kereta api yang tidak atau kurang termanfaatkan. Dalam keadaan darurat kita bisa menggunakan gerbong-gerbong sederhana. Tidak usah selalu menyombongkan diri dengan mengatakan kita sejajar dengan dunia. Kebanyakan rakyat kita masih memerlukan jumlah dan kenyamanan dasar, bukan kwalitas tinggi.
Marilah kita memikirkannya bersama. Untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan pikiran yang jernih dan memihak para pelaku ekonomi rakyat, yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. Semoga saja ke ?fitrian? masih terus melekat di diri kita terutama para elit politik disemua jajaran. Jangan hanya memikirkan kemenangan pilkada dan pemilu. Atau berebut membentuk komisi dan panja.
Semoga saja jeritan kita masih didengar dan ditanggapi. Tidak usah melalui demo atau surat gelap. (rahardi@ramelan.com)

KEMENANGAN

Beberapa hari lagi kita akan mencapai dan merayakan hari kemenangan. Insya Allah. Kemenangan perang melawan diri kita sendiri dari segala nafsu yang selalu menggoda dan menyerang kita sebagai manusia. Lapar, haus, bohong, dengki, marah, ngiri, rakus, birahi, dan lainnya.
Sebagai manusia kita juga merupakan bagian dari masyarakat. Kita telah diberi kesempatan selama satu bulan untuk lebih bersosialisai dan mendekatkan kerukunan kita dengan keluarga, tetangga, dan lingkungan pergaulan kita. Buka puasa bersama dan shalat tarawih, bukan hanya sekedar ritual atau kumpul-kumpul, melainkan juga mengingatkan kita semua akan perlunya bermasyarakat.
Berziarah, berdoa dan membersihkan makam orang tua dan nenek-moyang, bukan hanya sekedar kebiasaan, melainkan mengingatkan kita bahwa pada satu saat nanti kita yang akan di ?kunjungi?. Kitapun di ingatkan bahwa kita semua dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua kita.
Semua itu merupakan cerminan dari satu masyarakat yang beragama dan berbudaya.
Bagaimana halnya dengan kehidupan kita dalam lingkungan yang lebih luas, sebagai bangsa dalam sebuah negara. Kita selalu mendengung-dengungkan bahwa kita bangsa yang berbudaya dan beragama. Ber ? Pancasila. Kita juga bermasyarakat dalam negara hukum. Kita berdemokrasi dalam perwakilan, baik di DPRD, DPR maupun DPD. Kita memilih pimpinan kita secara langsung, yaitu RT, RW, Lurah, Walikota, Bupati, Gubernur dan Presiden. Banyak lagi pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh perwakilan kita. Mereka seharusnya menjadi panutan.
Apakah dalam satu bulan ini terjadi perubahan dari prilaku para politisi elit kita sekarang ini? Nafsu kekuasaan yang sudah melebihi kewajaran, menghalalkan segala cara termasuk mensengsarakan rakyat. Mensengsarakan rakyat dengan mecuri hak mereka, atau korupsi. Mereka melanggar hukum serta peraturan yang dibuatnya sendiri. Berbagai kasus demi kekuasaan yang terjadi telah menjdi tontonan masyarakat yang menyebalkan. Kasus korupsi dimana-mana, sampai yang terakhir kasus Nazaruddin. Sungguh sesuatu yang sangat menyakitkan perasaan masyarakat. Berbuat salah rupanya sudah biasa di kalangan politisi, walaupun kesalahan itu dirancang sebagai kebohongan. Saling menuduh dan menuding, tanpa sembunyi tangan. Dengan menyebut si M, si P, ataupun si S, tanpa kejelasan telah menjadi permainan yang ?biasa?. Kemudian hilang begitu saja, sepertinya tidak ada yang perduli, tidak ada yang salah. Tidak ada hukum.
Kalau saja manusia ini seperti cerita Pinokio, sudah jelas yang hidungnya paling panjang adalah para elit politik.
Sebulan ini kita menyaksikan para elit politik mengadakan pertemuan khusus, dengan menyelenggarakan buka puasa bersama dan tarawih, serta sering diikuti dengan ceramah agama. Semoga saja mereka menyelenggarakan ini, dengan nurani dalam meningkatkan pemahaman baragama dan bermasyarakat, serta makna bulan Ramadhan. Yaitu bulan memerangi hawa nafsu, termasuk nafsu kekuasaan dan keserakahan politik. Sehingga mereka akan melewati peperangan dengan kemenangan. Kememangan yang akan menguntungkan dan membahagiakan masyarakat Indonesia. Insya Allah.
Selamat Idul Fitri dan Mohon Maaf Lahir Bathin. (rahardi@ramelan.com)

SEPEDA UNTUK USAHA
Berbagai balap sepeda jarak jauh baru saja selesai. Di Eropa Tour de France dan di Indonesia Tuor de Singkarak. Di seluruh dunia juga dianjurkan agar memanfaatkan sepeda dalam upaya menghemat BBM dan memperbaiki kwalitas udara, terutama di kota besar.
Saya juga penggemar bersepeda sejak di SMP. Tentu waktu itu masih memakai sepeda sederhana, atau yang sekarang ini disebut sepeda ontel. Sepeda tanpa perseneleng, tanpa helm. Tetapi bayar pajak atau peneng. Bersepeda sebagai hobi, tetapi juga sebagi kebutuhan pada waktu itu. Kalau pelajar dan mahasiswa memakai sepeda untuk pergi sekolah atau kuliah. Tetapi juga sepeda dipakai oleh para pelaku ekonomi rakyat untuk menjalankan usahanya.
Sampai sekarang sepeda masih memegang peran penting bagi ekonomi rakyat. Selain becak dan berbagai jenis usaha memanfaatkan sepeda roda tiga. Sepeda biasapun, roda dua, masih luas dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi rakyat. Panjang sekali daftar jenis usaha yang memanfaatkan sepeda. Sayangnya pemerintah justru lebih memperhatikan pemakai sepeda dikota besar, sedangkan bagi pemakai sepeda untuk usaha, sama sekali diluar perhatian mereka. Jalan di pinggiran kota, atau di jalan-jalan sempit di kota besar, tidak penah menjadi perhatian pemerintah. Sepertinya dibiarkan saja.
Lain halnya dengan fasilitas untuk mereka yang bersepeda ?luxus?. Sepeda dengan perseneleng sampai 27 tingkat. Ada yang harganya sampai diatas 50 juta rupiah. Pakaian khusus yang cukup mahal. Belum lagi helm yang harus dipakaiHari minggu di Jakarta, di jalan-jalan bebas kendaraan bermotor, kita dapat melihat berbagai kelompok bersepeda dengan sepeda dan pakaian yang mahal. Mereka mejeng di jalan-jalan protokol. Sebagian mereka terorganisir dengan baik. Dengan slogan Bike To Work mereka terus berkembang, terus mendesak Pemda DKI dan Pemda kota-kota lain untuk menyediakan jalur khusus sepeda. Mereka suaranya nyaring dan Pemda pun membuat jalur khusus sepeda.
Membandingkan dengan kota-kota di negara lain, seperti Amsterdam misalnya, mereka benar-benar bersepeda untuk kebutuhan hidup. Bukan aksi-aksian. Sepeda yang dipakai ya, biasa-biasa saja. Mirip sepeda ontel yang sudah tersentuh teknologi. Ribuan tempat parkir sepeda di mana-mana. Tidak ada yang memakai helm atau baju khusus. Karena mereka berpergian seperti biasa, sesuai keperluan. Bisa juga dijumpai sepeda yang dapat disewa. Dikembalikan ditempat-tempat yang sudah tersedia. Jalur-jalur khusus sepeda dengan lampu lalu-lintas yang khusus, sudah begitu berkembang. Bersepeda antar kota bisa dilakukan dengan aman antara kota, jalur khusus juga tersedia.
Tentu kita belum bisa mengharapkan sesuatu seperti itu. Yang penting adalah jalan dan jalur yang sering dimanfaatkan para pengusaha bersepeda agar dapat dipakai tanpa kesukaran. Seperti lubang dan ?polisi tidur?. Pemda jangan hanya memperhatikan lobi pemakai sepeda ?luxus?. Diharapkan industri sepeda juga memperhatikan kebutuhan khusus para pengusaha yang memanfaatkan sepeda. Kuat dan murah. Apa harus impor dari Cina? Masa sepeda murah saja tidak bisa membuat sendiri? (rahardi@ramelan.com)

KECIL BUKAN MENENGAH

Rupanya kita sudah lama terbawa politik pembinaan usaha kecil yang disarankan para penasehat ekonomi internasional dengan jangkaun yang lebih luas, dengan nama Usaha Kecil Menengah atau UKM. Tetapi pertanyaannya apakah masalah kita adalah UKM itu? Masalah kita justru adalah pada tingkatan yang paling bawah atau ekonomi rakyat, yaitu usaha kecil dan mikro.
Mereka yang termasuk usaha kecil dan mikro ini asetnya hampir tidak mempunyai nilai. Memanfaatkan trotoar atau kaki lima atau sebagaian ruangan rumahnya menjadi tempat usaha. Seperti industri kecil rumah tangga, yang selmua anggota keluarga ikut mengerjakan. Pedagang dan berbagai usaha jasa keliling, baik jalan kaki, gerobak, sepeda, maupun sepeda motor, maupun dirumah.
Sekarang ini kebijakan dibawah payung UKM justru lebih banyak menonjolkan usaha menengah, yang kelihatan telah sukses. Berbagai pameran termasuk di grdung mewah Smesco, lebih mengutamakan usaha menengah yang telah berhasil. Bagaimana nasib usaha kecil dan mikro? Siapa yang memperhatikan?
Saat ini dengan perkembangan ekonomi yang dihadapi bangsa kita, walaupun secara umum dikatakan membaik, namun bagi lapisan yang paling bawah kehidupan semakin sulit. Konsumen dan produsen serta pedagang keluhannya sama saja. Seperti halnya dengan masalah-masalah lain yang dihadapi masyarakat luas, juga dalam masalah yang dihadapi usaha kecil dan mikro ini tidak terasa adanya tangan pemerintah.
Program BUMN yang dinamakan PKBL-BUMN sudah jauh dari cita-citanya. Dalam berbagai pameran, kita masih melihat perusahaan yang telah sukses dan naik kelas, masih diikutkan pameran, tentu tidak ditarik bayaran, hanya karena BUMN pembinanya ingin terlihat sukses menjalankan program tersebut.
Kalau dalam politik, para politisi ribut sendiri dengan urusan partainya dan pencitraan, kita himbau para pembina UKM agar memperhatikan nasib usaha kecil, baik industri, maupun jasa. Hentikanlah ijin berbagai supermarket atau minimarket dengan konsep franchise di kelurahan dan kacamatan. Kelurahan dan kacamatan milik penduduknya. Pemilik warung perlu dibina, bukan disaingi dengan segala ...mart. Yang mereka butuhkan adalah sistim distribusi yang dapat menjangkau mereka dengan harga rendah.
Sama halnya dengan yang dinamakan convenience store atau warung bahan makanan atau P&D dengan dasar franchise dari luar negeri. Mereka sudah sangat mengganngu para pedagang pikulan ataupun gerobah, serta warung tradisional. Coba saja kita perhatikan merebaknya berbagai ?store? semacam ini seperti Circle K, AMPM ataupun 7-Eleven, yang kadang-kadang dibarengi dengan tempat nongkrong kaun muda, dibiarkan saja berkembang tanpa arah. Mungkin juga ijinnya tidak resmi seperti beberapa supermarket.
Pemda DKI dan para wlikota dan bupati sekitarnya harus membuat peraturan yang mengamankan kelanjutan warung tradisional. Karena mereka adalah pelaku ekonomi rakyat. (rahardi@ramelan.com)

Ruyati dan Australia

Inalillahi Wainailaihi Rojiun. Segenap warga kita dan juga bangsa ini berkabung bercampur marah dan kesal, atas meninggalnya seorang pahlawan devisa Ibu Ruyati di Arab Saudi. Walaupun umur dan maut berada di tangan Yang Kuasa, yang harus kita terima sebagai takdir. Tetapi kekesalan masyarakat bermunculan melalui berbagai cara dan media. Para pakar dan aktivis kemanusian, ramai memberikan pandangan dan analisa. Seperti biasa pemerintah, apa itu Menteri Luar Negeri, atau Menteri Tenaga Kerja, maupun Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, tutup mulut atau sengaja pura-pura tidak mendengar.
Ruyati hanya satu diantara perempuan Indonesia yang ?terpaksa? mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. PJKTI yang memprosesnya telah memasulkan umur, untuk dapat memberangkatkan Ruyati. Sudah pasti proses sampai mendapat KTP dan paspor dengan memalsukan tanggal lahir membutuhkan ongkos (tidak resmi). Bagaimana dengan program NIK ? Nomer Indikasi Kependudukan-nya Menteri Dalam Negeri? Apakah kita akan terus membiarkan TKI dan TKW yang terancan hukuman mati di Arab Saudi.
Ini juga salah satu bentuk korupsi. Mengapa Nunun dan Nazarudin dikejar negara, sedangkan para penanggung jawab pengiriman TKW-TKI tidak dikejar? Apa karena ranah hukum perlu bukti? Apa kejadian ini tidak cukup?
Sungguh suatu kejadian yang sangat mengerikan. Memalukan. Menjengkelkan. Masalahnya kepada siapa kita harus mengeluarkan unek-unek ini? Kenyataan selama ini bagaikan gonggongan anjing, dan kafilahpun tetap berlalu. Anak muda sekarang menyatakannya ?cape deh?.
Presiden SBY harus sadar bahwa sistemnya yang selalu dibanggakan, ternyata tidak berjalan. Para menteri dari partai politik lain, bekerja bukan buat SBY yang kita pilih langsung. Walaupun sudah menanda tangani kespakatan politik, mereka bekerja dan mengikuti kebijakan partainya. Seharusnya kejadian dipancungnya Ruyati menjadi tanggung jawab Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BNP2TKI, mengapa mereka diam. Apa diperintah partainya untuk diam?
Sapi Australia,
Lain halnya dengan Pemerintah Australia yang arogan. Gara-gara ada laporah pemotongan sapi yang tidak sesuai dengan standar pemotongan hewan di Australia, maka ekspor sapi Australia ke Indonesia dihentikan. Mereka minta agar RPH (Rumah Pemotongan Hewan) mengikuti standar Australia dan ?berperi hewani?. Memangnya kita ini apanya Australia. Sayangnya pemerintah Indonesia lalu berunding. Untuk siapa berunding? Untuk para importir sapi bakalan dari Australia. Atau mereka yang makan steak direstoran-restoran mewah. Justru sebaliknya, sebaiknya kita menunjang para peternak sapi lokal. Masih banyak sumber-sumber protein hewani kita yang belum maksimal dikembangkan pemakaiannya. Saatnya para tokoh kuliner dan chef mensosialisasikan sumber-sumber protein hewani lokal.
Sekarang ini lebih baik kalau kita menyetop saja impor bahan makanan dari Australia, seperti gandum, terigu, buah-buahan dan lain-lain, dari pada berunding dengan Australia. Sudah berkali-kali Australia berlaku arogan. Ini bukan soal impor-ekspor atau dagang. Ini adalah soal harga diri bangsa.
Kedua kejadian Ruyati dan masalah sapi Australia, sangat menyakiti para pelaku ekonomi rakyat. Pak SBY kami masih mendukung anda, tetapi ?Tim? anda perlu diganti total. (rahardi@ramelan.com)

KEBERSIHAN

Salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa kita adalah disiplin dan kebersihan. Para pelaku ekonomi rakyat dan masyarakat bawah sering dianggap yang paling jorok. Mungkin itu benar. Tetapi disiplin dan kebersihan juga masalah yang dihadapi masyarakat menengah ataupun yang diatas.
Bagaimana halnya dengan kebersihan? Sekarang ini di sekitar Jakarta, khusunya di jalan-jalan yang berlubang dan penuh rumput di pinggirnya, sering kita jumpai bungkusan plastik berisi sampah berserakan. Biasanya mereka melemparkan bungkusan sampah malam hari atau pagi hari. Ada yang naik sepeda, ada yang berkendara sepeda motor, tidak kalah banyaknya mereka yang berkendara sedan mewah. Sepanjang jalanpun sudah menjadi tempat pembuangan sampah. Selain itu banyak masyarakat yang masih membakar sampahnya. Dimana peran pemerintah? Di jalan bebas hambatanpun kita masih melihat mobil-mobil mewah, melemparkan kotoran dari dalam mobilnya.
Pemerintah terlalu terlena dengan program lingkungan atau pemanasan global. Atau menanam 1 juta pohon. Masalah kebersihan dan lingkungan disekitar perumahan dibiarkan saja. Masalahnya sudah mendesak, karena mempengaruhi kesehatan masyarakat itu sendiri. Beberapa inisiatif masyarakat sendiri sudah berkembang. Ini memerlukan dukungan dari pemerintah. Pemerintah jangan hanya sekedar menempatkan bak sampah di jalan-jalan protokol. Di beberapa tempat bak plastiknya pun sudah hilang, tinggal tutupnya atau tiangnya saja. Bak sampah dengan berbagai warna yang tidak pernah dijelaskan pemakaiannya. Berapa kali proyek bak sampah sudah diganti. Sosialisai disiplin membuang sampah tidak bisa hanya dengan memasang baliho besar di jalan protokol, atau iklan di media tv.
Sudah ada perbaikan kebersihan di pusat-pusat belanja dan tempat publik. Termasuk membaiknya kebersihan toilet atau kamar kecil.
Bagaimana halnya di kantor-kantor pelayanan umum seperti kepolisian, kelurahan, imigrasi, apakah sudah ada perbaikan. Mereka yang datang kesana berasal dari semua lapisan masyarakat. Demikian juga di terminal bis, setasiun kereta api, pelabuhan. Jangan hanya bandara yang menjadi perhatian. Bagaimana WC dan toilet di kantor-kantor pemerintah. Sebaiknya kepala-kepala kantor tersebut yang bertanggung jawab atas kebersihan.
Kebersihan dan keadaan lingkungan sudah mengancam kita. Kita jauh ketinggalan dibandingkan negara tetangga kita. Janganlah Singapura, dengan Hanoi dan Beijing saja kita sudah ketinggalan, dalam menanggulangi kebersihan dan penanganan sampah. Diperlukan gerakan yang jelas dengan pimpinan yang tegas dan bisa jadi panutan. Pemerintah harus segera mempersiapkan fasilitas agar gerakan kebersihan ini bisa betul-betul dilaksanakan. Apa harus ada Komite Disiplin dan Kebersihan Nasional? Hehe.
Masih ingatkah kita Gerakan Disiplin Nasional GDN yang dicanangkan pada tgl 20 Mei 1995, dalam memperingati hari Kebangkitan Nasional? Ajakan yang sangat sederhana, yaitu mematuhi rambu-rambu lalu lintas termasuk untuk pejabat dan penguasa, membuang sampah pada tempatnya, budaya antri, dan mematuhi jam kerja. Masih adakah GDN?
Mari kta mulai dirumah, melalkukan GDN di lingkungan RT, RW dan di lingkungan sendiri. Mungkin pemerintah dan anggota DPR perlu diberi contoh, semoga saja mereka merasa, melihat dan mendengar. (rahardi@ramelan.com)

DISIPLIN

Salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa kita adalah disiplin . Para pelaku ekonomi rakyat dan masyarakat bawah sering dianggap yang paling tidak disiplin. Mungkin itu benar. Tetapi disiplin juga masalah yang dihadapi masyarakat menengah ataupun yang diatas.
Lihat saja bagaimana di mal ataupun hotel berbintang, para pengunjung berebutan naik ke lift, walaupun masih banyak orang yang berada di lift yang mau keluar. Mereka berebut masuk lift seolah-olah berprilaku tidak akan kebagian. Ataupun kendaraan pejabat dengan kawal meluncur di bahu jalan yang sebetulnya dilarang. Mengapa mereka berbuat demikian? Tidak pernah ada yang mempersoalkan prilaku mereka itu. Tetapi kalau PKL memenuhi trotoar atau pemakai sepeda motor meluncur di trotoar, selalu menjadi kritikan masyarakat. Memang mereka juga tidak berdisiplin. Bukankah sama juga dengan mereka yang jalan dibahu jalan dan berebut masuk ke lift? Apa bedanya? Tetapi mengapa yang menjadi sasaran selalu masyarakat bawah?
Kita sering melihat sepeda motor dikendarai 3 orang atau lebih. Bapak, ibu dan anak. Atau membawa muatan yang melebihi kapasitasnya. Ada juga pick-up dengan bak terbuka yang meluncur di jalan tol dengan dimuati penumpang. Mereka melanggar peraturan dan tidak disiplin, sama halnya dengan petugas penegak hukum termasuk Satpol PP yang mengendarai pick-up atau truk terbuka. Atau pengendara sedan mewah yang membuang sampah di jalan tol. Atau sepeda motor kawal tanpa yang dikawal melaju di jalan tol.
Untuk bisa disiplin, peraturan harus jelas dan penegakkannya pun harus diberlakukan tanpa pandang bulu. Masih banyak pelaku ekonomi rakyat yang mempergunakan gerobak dorong. Tukang sayur, penjual sate dan ketoprak, dan masih banyak lagi yang lain. Di bagian jalan yang mana hak mereka? Di trotoar atau di jalan? Kita tidak tahu.
Peraturan dilarang merokok diruang publik sudah diterapkan oleh Pemda DKI. Tetapi kenyataannya masih banyak tempat yang dipenuhi perokok. Termasuk di mal dan kafe dan restoran. Siapa mereka itu? Sudah jelas bukan para pelaku ekonomi rakyat, yang biasanya bertugas untuk membersihkan puntung rokok dan kotoran yang berserak.
Disiplin sudah mengancam kita. Kita jauh ketinggalan dibandingkan negara tetangga. Jangan dibandingkan dengan Singapura, tetapi cukup dengan Hanoi dan Beijing saja kita sudah ketinggalan. Diperlukan gerakan yang jelas dengan pimpinan yang tegas dan bisa jadi panutan. Pemerintah harus segera mempersiapkan fasilitas agar gerakan disiplin bisa betul-betul dilaksanakan. Mungkin kita masih ingat pernah ada Gerakan Disiplin Nasional atau GDN. Masih adakah gerakan itu? Apa juga GDN dianggap gerakan masa lalu yang harus direformasi.
Marilah kta yang berada dirumah-rumah kontrakan, di jalan-jalan sempit dan kumuh, di lingkungan perumahan tanpa angkutan umum, mulai di rumah, di RT, di RW dan di lingkungan sendiri, melakukan gerakan disiplin. Mungkin pemerintah perlu diberi contoh, semoga saja mereka masi bisa melihat dan mendengar. (rahardi@ramelan.com)

TROTOAR
Bagian jalan ini biasanya dibuat lebih tinggi dari jalan, dan diperuntukan untuk pejalan kaki. Tetapi untuk Jakarta dan sekitarnya, maupun kota-kota lain, masalah totoar ini menjadi hanya pajangan kota. Penggunaannya sudah amburadul.
Banyak trotoar yang permukaannya tidak rata, turun naik karena mengutamakan untuk jalan kendaraan. Lobang dimana-mana, penutup saluran hilang. Pot bunga yang menghalangi pejalan kaki. Kalau lalin macet, jadi jalan sepeda motor. Mobil polisi parkir di trotoar sekitar kedutaan asing.
Kita mengenal PKL atau pedagang kaki lima yang biasanya menempati trotoar didepan toko-toko. Mereka selalu menjadi bulan-bulanan Satpol PP dan preman. Dibeberapa bagian kota Jakarta, trotoar dimanfaatkan oleh warung makan tenda, tempat parkir sepeda motor, bengkel mobil dan motor, pedagang material bangunan, dan banyak yang lain. Mereka tidak pernah ditindak atau diperas oleh siapapun.
Jadi trotoar yang dibangun dengan uang rakyat untuk apa penggunaannya? Untuk pejalan kaki? Atau untuk pengusaha? Enaknya!
Dalam beberapa tahun ini di jalan-jalan protokol mulai dibangun trotoar yang memadai. Jalan Thamrin, Sudirman, Cokroaminoto, dan lainnya. Lebar dan teduh, tanpa di ganggu oleh PKL dan warung-warung. Siapa yang menikmati? Karyawan kantoran yang memakai dasi atau jas. Bagaimana dengan trotoar untuk pelaku ekonomi rakyat. Mereka membutuhkan trotoar dijalan-jalan sempit. Untuk jalan mengantar anak sekolah. Belanja dipasar dadakan yang becek. Trotoar sekita pasarpun sudah penuh dengan pedagang. SBY yang sering pulang ke Cikeas dengan mobil, sudah pasti melalui tempat-tempat semacam ini. Mungkin SBY tidak melihat atau memperhatikannya. Mobilnya terlalu cepat barangkali.
Kita setuju bahwa jalan protokol dan lingkungannya seperti Menteng harus kelihatan bagus. Tetapi sebagian rakyat yang tinggal dikantong-kantong ?kampung?, justru memerlukan trotoar disana. Mereka harus berjalan kaki, bukan hanya untuk kesehatan, melainkan untuk kehidupan. Gubernur, walikota, camat, kepala desa, kepala RW/RT harus tegas menghadapi pelanggaran penggunaan trotoar. Trotoar untuk pejalan kaki, jangan dikorbankan karena kendaraan harus lewat.
Selain pejalan kaki, kita masih juga menghadapi para pelaku ekonomi rakyat yang mempegunakan gerobak dorong. Mulai penjual sate, martabak, tahu sumedang, bakso, sampai pedagang sayuran yang juga memanfaatkan jalan. Mereka melintas sepanjang jalan-jalan protokol di Jakarta. Mereka harus berada dimana? Mereka bagian dari masyarakat kita. Apakah ada peraturannya? Yang jelas mereka dilarang memasuki jalan tol.
Kalau kenyataan bahwa banyak trotoar yang dipergunakan bukan bagi pejalan kaki, dan penegak hukum tidak dapat atau tidak mampu mengaturnya, mengapa uang rakyat harus dihambur-hamburkan membuat trotoar. Lrbih baik uang rakyat dimanfaatkan untuk mendirikan pelataran khusus bagi PKL, tanpa mengganggu pejalan kaki.
Semoga ada pemihakan yang jelas dari wakil rakyat di DPD dan DPR. Serta pemihakan yang tegas dari pemerintah. Semoga. (rahardi@ramelan.com)

Penghasilan

Beberapa waktu yang lalu kita mengikuti perdebatan antara politisi mengenai besarnya gaji Presiden SBY. Awalnya adalah pernyataan SBY bahwa gajinya yang sekitar 60 juta rupiah perbulan tidak naik selama 7 tahun. Muncul beragam tanggapan seolah-olah SBY ingin dinaikkan gajinya. Menteri Keuanganpun langsung bereaksi bahwa gaji pegawai negeri akan naik, tentu termasuk gaji presiden.
Masyarakat ekonomi rakyatpun hanya bisa mengelus dada. Dengan penghasilan 20 ribu rupiah sehari, atau 500 ribu satu bulan, atau 6 juta rupiah satu tahun, atau 60 juta rupiah sepuluh tahun, tidak pernah ada yang meributkan. Apalagi mereka masih harus mengurusi semua kebutuhan hidupnya, mulai dari makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan anak-anaknya. Lain halnya denga presiden, banyak kebutuhan hidupnya sudah ditanggung oleh negara. Bukan hanya gaji presiden yang disoroti masyarakat, melainkan juga gaji pejabat negara lainnya, anggota DPR yang katanya wakil rakyat, yang masih sering mengadakan kunjungan kerja keluar negeri. Sampai kepada gaji seorang Gubernur Bank Indonesia yang lebih besar dari gaji seorang presiden. Pantas saja mereka berebutan menjadi pejabat yang menyedot uang rakyat. Betapa hidup ini penuh dengan perbedaan.
Pemerintah juga berusaha memberikan arahan mengenai penghasilan minimum pekerja, melalui UMR atau Upah Minimum Regional. Bagi pekerja sekitar DKI UMR berada sekitar 1.2 juta rupiah. Sedang untuk daerah penyangga Jakarta antara 700 ? 900 ribu rupiah saja. Atau sehari antara 30 sampai 40 ribu rupiah. Masih ada daerah yang memiliki UMR sekitar 600 ribu rupiah, atau seperseratus gaji presiden. Memang sukar dibayangkan bagi masyarakat ekonomi rakyat penghasilan yang sedemikian besarnya.
Selain beda penghasilan, biasanya mereka yang berpenghasilan rendah juga bertempat tinggal jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Untuk pergi kerja membutuhkan waktu yang lebih lama, berarti kwalitas hidup berkeluargapun menurun. Angkutan umum tidak tersedia, naik ojek biayanya tinggi sekali. Biasanya mereka berusaha mengangsur sepeda motor. Memang terjadi kejanggalan, kalau naik Transjakrta hanya 3500 rupiah, naik ojek paling murah 6 ribu rupiah. Jalur khusus Transjakarta mulus dan rata, angkutan umum lainnya keadaan jalannya sudah kehilangan aspalnya. Sungguh berbeda. Pemerintah terlalu memanjakan masyarakat menengah dan atas, dengan dalih pertumbuhan. Siapakah yang mewakili masyarakat ekonomi rakyat di DPR atau DPRD? Sejauh mana kepedulian pemerintah termasuk Pemda?
Tentu yang kita harapkan, oleh masyarakat strata bawah, agar para pejabat dan pemimpin yang mendapatkan penghasilannya dari uang rakyat atau pajak, agar benar-benar bekerja untuk kesejahteraan mereka. Memperjuangkan kebutuhan mereka.
Penghasilan mereka sangat rendah, harusnya mendapat perhatian khusus dari para pemimpin. Apalagi akhir-akhir ini dirasakan bahwa harga keperluan sehari-hari terus merangkak naik. Bukan hanya harga cabe, melainkan harga beraspun ikut naik. Perut kita sama, kebutuhan energi juga sama. Apakah para poliitsi memahaminya? (rahardi@ramelan.com)

Beda nasib di LN

Beberapa waktu yang lalu terjadi gejolak di Mesir sungguh sangat memprihatinkan kita semua. Walaupun kita tidak melihat sendiri bagaimana warga negara Indonesia dalam keadaan bahaya dan prihatin, tetapi Presiden SBY telah mengambil keputusan yang berani. Keputusan yang mengamankan dan membela warga negara kita di luar negeri. Satu keputusan yang perlu dihargai.
Lain halnya dengan keadaan TKI dan TKW kita yang berada di kolong jembatan kota Jeddah, Saudi Arabia. Mereka sudah berada disana berbulan-bulan. Jumlahnya tidak ribuan, mungkin hanya puluhan atau ratusan. Pemberitaan dan tayangan televisi menggambarkan keadaan mereka yang sudah sangat mengkhawatirkan. Malahan ada yang sakit. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Bukankah TKI dan TKW kita juluki sebagai pahlawan devisa? Mengapa mereka dibiarkan begitu saja, dan untuk itu Presiden SBY pun tidak memegang kendali sendiri untuk menanggulanginya. Seperti biasa diserahkan kepada sistem.
Apa bedanya warganegara kita di Mesir dan di Jeddah. Memang kebanyakan warganegara kita yang berada di Mesir adalah mahasiswa. Di Mesir bahaya mengancam semuanya, sekitar 6000 orang, termasuk staf KBRI, sedangkan di Jeddah hanya sekumpulan TKI dan TKW. Apa begitu pemikiran yang berkuasa, sehingga terjadi perbedaan penanganannya.
Melakukan pemulangan warganegara Indonesia kita dari Mesir, Presiden membentuk Satgas yang diketuai oleh mantan Menlu. Menggunakan pesawat terbang, diselesaikan dalam waktu singkat. Merekapun ditampung di Asrama Haji sebelum dipulangkan kedaerah asalnya. Semua atas biaya negara. Hebat. Disambut oleh Presiden dan Ibu Negara dipenampungan Asrama Haji. Luar biasa. Disambut Wapres dan Menteri Luar Negeri di Bandara Sukarno-Hatta. Ada apa ini?
Memang kita tahu bahwa rejeki adalah pemberiah Allah SWT. Demikian juga nasib. Tapi apakah perlakuan terhadap warganegara harus berbeda? Apakah nasib pelaku ekonomi rakyat yang harus mencari pekerjaan sampai mengalami pelecehan dan ditelantarkan di negeri orang, harus mencari jalannya sendiri?
Pernyataan Menteri Luar Negeri bahwa pemerintah akan melakukan evakuasi warganegara dari negara-negara yang sedang menghadapi konflik politik menimbulkan pertanyaan. Bagaimana dengan nasib para pahlawan devisa kita yang terlantar di kolong-kolong jembatan di Jeddah?
Memang kita sedang menghadapi berbagai kesenjangan. Ekonomi, pelayanan publik selalu ada perbedaan antara golongan dalam masyarakat. Sebaiknya pemerintah memikirkan kembali kebijakannya untuk para TKI dan TKW. Janganlah mereka dibiarkan hidup tak menentu sehingga membawa citra buruk bangsa ini.
Akhirnya, setelah berbulan-bulan terombang ambing, akhirnya pemerintah juga telah menyelamatkan mereka. Alhamdilillah. Terima kasih pak SBY. (rahardi@ramelan.com)